Masuk tirto.id
tirto.id - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (FISIP UPNVJ) bekerja sama dengan Indonesian Parliamentary Center (IPC) dan Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) menyelenggarakan Kuliah Umum dan Diskusi Media bertajuk "Urgensi & Arah Kebijakan UU Perubahan Iklim". Kegiatan ini menyoroti pentingnya payung hukum khusus untuk menangani krisis iklim yang semakin mendesak sekaligus memastikan prinsip keadilan bagi kelompok rentan.
Acara yang dipandu oleh Lia Wulandari ini menghadirkan sejumlah narasumber penting, di antaranya Wakil Ketua MPR RI sekaligus inisiator Rancangan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim yang Berkeadilan (RUU PPIB) Dr. H. Eddy Soeparno, S.H., M.H., Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwitasari, S.E., M.M., perwakilan ARUKI/Greenpeace Indonesia Khalisa Khalid, perwakilan IPC Arif Adiputro, serta Koordinator Mata Kuliah Politik Lingkungan UPNVJ Dr. Deni Angela, M.Si.
Urgensi Legislasi Khusus: Dari Perubahan Menuju Krisis Iklim
Dalam pemaparannya, Dr. H. Eddy Soeparno menekankan bahwa situasi bumi saat ini telah melewati fase perubahan iklim biasa dan memasuki tahap krisis iklim. Ia memaparkan berbagai dampak nyata di Indonesia, mulai dari penurunan permukaan tanah di kawasan Pantai Utara Jawa, kebutuhan dana besar untuk pembangunan giant sea wall dan Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga ancaman gagal panen yang mengintai sektor pertanian.
"Kita membutuhkan undang-undang yang berdiri sendiri dan khusus menangani pengendalian perubahan iklim. Aturan yang ada saat ini masih tersebar di banyak kementerian dan lembaga. Melalui RUU PPIB, kita ingin menyatukan payung hukum ini dengan target yang terukur, transisi energi yang berkeadilan, serta perlindungan bagi para pejuang lingkungan," ujar Eddy Soeparno.
Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwitasari menegaskan bahwa RUU PPIB tidak dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), melainkan sebagai aturan khusus (lex specialis) yang berfokus pada target dekarbonisasi nasional, Nilai Ekonomi Karbon (NEK), serta mekanisme loss and damage (kehilangan dan kerusakan).
Suara Masyarakat Sipil: Menuntut Keadilan Iklim Bagi Kelompok Rentan
Perwakilan ARUKI, Khalisa Khalid, menyoroti bahwa krisis iklim memperparah ketimpangan sosial yang sudah ada. Berdasarkan konsultasi rakyat di berbagai daerah, kelompok rentan seperti petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan anak-anak merupakan pihak yang paling awal dan paling parah merasakan dampak krisis ekologis, meskipun penyumbang emisi terbesar berasal dari sektor industri ekstraktif.
"Keadilan iklim harus menjadi pilar utama. Jangan sampai transisi energi atau proyek-proyek iklim justru membebani masyarakat kecil dan mengabaikan partisipasi bermakna (meaningful participation) dari publik," tegas Khalisa.
Hal serupa disampaikan oleh Arif Adiputro dari IPC, yang menekankan pentingnya pelibatan publik secara aktif dalam proses legislasi agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada kepentingan jangka panjang masyarakat dan generasi mendatang.
Komitmen Akademisi dan Harapan ke Depan
Dari sudut pandang akademisi, Dr. Deni Angela, M.Si., menilai bahwa kolaborasi antara parlemen, lembaga riset, dan perguruan tinggi sangat krusial dalam merumuskan kebijakan publik yang tahan uji terhadap kepentingan jangka pendek.
Melalui kegiatan kuliah umum ini, UPNVJ dan koalisi masyarakat sipil berharap proses pembahasan RUU PPIB di DPR RI dapat dikawal secara transparan dan inklusif, sehingga Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang hijau, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
