tirto.id - Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa pelaksanaan reuni dari Persaudaraan Alumni (PA) 212 merupakan hak setiap warga negara. Oleh sebab itu, pemerintah tidak melakukan pelarangan terkait kegiatan yang rencananya akan digelar pada Senin (2/12/2019) mendatang di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.
Namun, kata Mahfud, yang terpenting adalah reuni 212 diimbau dilaksanakan dengan tertib dan tidak menimbulkan keributan.
Hal itu disampaikan oleh Mahfud MD usai menggelar rapat koordinasi terbatas bersama dengan Menteri Agama Fachrul Razi dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
"Soal reuni 212, kami menganggap itu adalah hak warga negara yang penting dilaksanakan dengan tertib, jangan menimbulkan keributan," ucap Mahfud MD di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019) sore.
Mahfud MD pun menyebutkan bahwa imbauan itu telah disampaikan ke pihak kepolisian sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga, ia berharap pelaksanaan reuni 212 tersebut tidak melenceng dari aturan.
"Kita mempersilakan tetapi supaya diatur dengan sebaik-baiknya, sekali lagi untuk tidak menimbulkan pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang," katanya.
"Kita akan mengawalnya dan melindunginya tentu saja, mengawasinya dan melindunginya sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan," tutup Mahfud MD.
Senin (2/12/2019) mendatang, Persaudaraan Alumni 212 berencana menggelar reuni alumni 212 dengan tema Reuni Akbar Mujahid 212. Acara diagendakan berbentuk doa bersama dan diawali dengan tahajud bersama.
Setelah itu, acara dilajutkan dengan perayaan Maulid Nabi dan salat subuh. Acara ini diperkirakan mulai pada Senin pagi.
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengaku telah menerima surat pemberitahuan Reuni PA 212. Dalam agenda yang mereka terima, acara akan digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Widia Primastika
