Tempat & Tanggal Lahir
Sampang, Jawa Timur, Indonesia, 13 Mei 1957
Karir
- Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (1984)
- Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (1986 - 1988)
- Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (1988 - 1990)
- Pembantu Rektor I Universitas Islam Indonesia (1994 - 2000)
- Direktur Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (1996 - 2000)
- Plt. Staf Ahli dan Deputi Menteri Negara Urusan HAM (1999 - 2000)
- Menteri Pertahanan Kementerian Pertahanan (2000 - 2001)
- Rektor Universitas Islam Kadiri (2003 - 2006)
- Anggota Komisi III DPR RI (2004 - 2008)
- Anggota Tim Konsultan Ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum HAM RI
- Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2008 - 2013)
- Menteri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (2019 - 2024)
Pendidikan
- Madrasah Ibtidaiyah di Pondok Pesantren al Mardhiyyah, Waru, Pamekasan, Madura
- SD Negeri Waru, Pamekasan, Madura.
- Sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA) Negeri Pamekasan, Madura
- Sarjana Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Magister Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Doktor Ilmu Hukum Tata Negara, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Profesor Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
Detail Tokoh
Pria bernama lengkap Mohammad Mahfud MD ini lahir di Sampang, Madura pada 13 Mei 1957. Mahfud pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008 – 2011 dan Hakim Konstitusi era 2008 – 2013. Sebelum diangkat sebagai Menteri, ia adalah pengajar dan Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.
Sejak hijrah ke Jakarta, karier Mahfud kian cemerlang. Ia tak hanya memiliki rekam jejak yang bagus di bidang akademik, tetapi juga berhasil masuk ke jajaran birokrasi eksekutif pusat diantara tahun 1999-2000. Ia didaulat menjadi Pelaksana Tugas Staf Ahli Menteri Negara Urusan HAM (Eselon I B). Sementara itu, di tahun 2000 Mahfud diangkat dengan jabatan Eselon I A sebagai Deputi Menteri Negara Urusan HAM. Tugasnya seputar bidang produk legilasi urusan HAM.
Di era pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur kariernya terus menanjak. Di era tahun 2000-2001 mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam ini didaulat menjadi Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional. Sebelumnya ia menolak jabatan Jaksa Agung oleh Gus Dur, namun ia tolak karena merasa tak memiliki kemampuan teknis di posisi tersebut.
Pada tanggal 8 Februari 2001, Presiden Gus Dur memberhentikan Yusril Izha Mahendra yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM. Maka lowongan posisi tersebut juga kemudian disandangkan ke Mahfud MD. Dua jabatan yang dijalankan Mahfud diakui olehnya sendiri cukup berat. Publik pun mengakui bahwa Mahfud tak pernah efektif menjadi Menteri Kehakiman karena diangkat pada 20 Juli 2001, sedangkan pada Senin 23 Juli Gus Dur Lengser. Pada saat itu posisi Mahfud adalah Menteri Kehakiman dan HAM demisioner.
Karier Mahfud selanjutnya merambah bidang penegakan hukum. Saat hakim Mahkamah Konstitusi Achmad Roestandi memasuki masa purna tugas, Mahfud terpilih menggantikan posisinya. Lalu pada pemilihan Ketua Hakim Konstitusi yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2008 di ruang sidang pleno Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Mahfud terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2011. Ia menggantikan ketua sebelumnya, Jimly Asshiddiqie. Mahfud menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi selama dua periode sebab terpilih lagi pada periode 2011 – 2013.
Perjalanan karier Mahmud juga tak bisa dilepaskan dari bidang politik. Pada tahun 2014, saat dimana suhu politik di Indonesia sedang hangat-hangatnya, ia memutuskan diri untuk terlibat. Mahfud kerap terlihat mengikuti beragam acara baik yang diselenggarakan di kampus-kampus maupun yang disiarkan di acara televisi. Pandangan publik terhadap Mahfud menguat. Visinya tentang penegakan hukum di Indonesia ditunjang oleh rekam jejaknya yang baik sejak mengabdi sebagai Ketua Hakim Konstitusi. Ia dijuluki sebagai Pendekar Konstitusi.
Pada bulan Mei 2018, namanya masuk ke dalam daftar 200 orang mubalig rekomendasi Kemenag.
Nama Mahfud M.D kembali menjadi perbincangan masyarakat karena, kini dia memuji kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah sempat mengkritiknya. Dia menyebutkan, ada kemajuan dari KPU dalam mengatasi masalah terkait penghitungan suara Pemilu 2019.
Pada tanggal 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menunjuk Mahfid M.D sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019-2024.
