Tempat & Tanggal Lahir
Nglegok, Blitar, Jawa Timur, Indonesia, 7 Desember 1932
Karir
- Asisten Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1957 - 1960)
- Dosen dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1960 - 2016)
- Sekretaris Dewan Moneter (1970 - 1973)
- Deputi Ketua bidang Fiskal dan Moneter Bappenas (1970 - 1973)
- Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (1972 - 1988)
- Wakil Ketua Bappenas (1973 - 1982)
- Menteri Kementerian Penertiban Aparatur Negara (1973 - 1983)
- Menteri Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (1983 - 1988)
- Ketua Bappenas (1983 - 1988)
- Menteri ad interim Kementerian Pendidikan (1985)
- Menteri Kementerian Keuangan (1988 - 1993)
- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (1993 - 1998)
- Presiden Komisaris (Independen) Asuransi Ramayana
Pendidikan
- Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1958)
- Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat (1960)
- Universitas Pittsburg, Amerika Serikat (1968)
Detail Tokoh
Ketika itu, pada permulaan tahun 1969 atau awal kebangkitan Orde Baru, J.B Sumarlin selaku Deputi Bidang Fiskal dan Moneter Bappenas diminta mendampingi Ketua Bappenas Widjojo Nitisastro untuk menghadiri Sidang Kabinet Terbatas Bidang Ekonomi, di Istana Negara. Saat itu Sekretaris Presidium Kabinet masih dijabat oleh Sudharmono.
Sudharmono yang akrab disapa Pak Dhar, dengan gaya yang serius dan lugas, yang lebih terkesan "arogan dan seram," sembari jarinya menunjuk ke arah Sumarlin, bertanya kepada Widjojo, “Siapa anak kecil yang duduk di belakang kursi Pak Widjojo itu?” Seketika itu pula Widjojo langsung memperkenalkan Sumarlin kepada Pak Dhar. “Oh, ini tenaga yang pernah Pak Widjojo sebutkan tempo hari, yang akan ditarik ke Bappenas,” ujar Pak Dhar lagi, yang dengan nada seenaknya menimpali perkenalan Sumarlin oleh Widjojo.
Memperoleh perlakuan demikian, Sumarlin sempat kaget dan merasa bersalah karena bagaimana bisa ia berani ikut duduk di belakang Widjojo, apalagi acara hari itu adalah sidang kabinet yang begitu penting bagi negara, di mana yang hadir dalam sidang seperti itu sangat terbatas dan selektif sekali hanya oleh para menteri. Bila pun ada pendamping harus terlebih dahulu diberitahukan kepada Sekretaris Kabinet. Sumarlin lalu tawar hati, minta kepada Widjojo agar pada sidang kabinet selanjutnya diizinkan untuk tidak ikut mendampingi. Namun Widjojo membesarkan hatinya untuk tetap saja turut serta dalam sidang-sidang kabinet selanjutnya. Ajakan Widjojo benar. Sumarlin malah kemudian menjadi salah seorang menteri paling dipercaya Soeharto di bidang ekonomi-keuangan.
Johannes Baptista Sumarlin atau yang lebih dikenal dengan JB Marlin adalah salah seorang ekonom Indonesia yang pernah memegang berbagai jabatan pemerintahan penting di bidang ekonomi seperti Ketua BPK, Menteri Keuangan, Ketua Bappenas dan Menag PAN. Ia lahir di Nglegok, Blitar, Jawa Timur, pada 7 Desember 1932. Sumarlin juga merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1958.
Sumarlin memainkan peran penting dan memiliki pengabdian sentral pada masa pemerintahan Orde Baru (Orba), khususnya di bidang perekonomian. Sejak 1970 hingga 1998, dia berperan dalam pusat kebijakan ekonomi dan keuangan. Dia salah seorang arsitek ekonomi Indonesia yang ‘dibesarkan’ oleh Widjojo dan amat ‘diandalkan’ Presiden Soeharto.
Tahun 1970 hingga 1973, Sumarlin sudah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Moneter. Sebelumnya, ia bahkan sudah mengabdi sebagai Deputi Bidang Fiskal dan Moneter Bappenas. Selanjutnya selama sepuluh tahun, yakni 1973-1983, Sumarlin menjabat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara (Menpan), merangkap Wakil Ketua Bappenas dan Ketua Opstib. Kemudian, ia menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Menneg PPN) merangkap Ketua Bappenas tahun 1983-1988. Di sela-sela periode itu ia ditunjuk sebagai Menteri Keuangan ad interim dan Menteri Pendidikan & Kebudayaan ad interim, menggantikan Prof. Dr. Nugroho Notosusanto yang wafat pada 1985.
Pada Kabinet Kabinet Pembangunan V periode 21 Maret 1988-17 Maret 1993, Sumarlin menjabat Menteri Keuangan. Setelah itu, sebelum kejatuhan rezim Orde Baru, Sumarlin dipercaya memimpin lembaga tinggi negara, selaku Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dia adalah salah satu arsitek ekonomi Indonesia bersama para dedengkot ekonomi lainnya, seperti Widjojo Nitisastro, Emil Salim dan Ali Wardhana. Mereka dijuluki sebagai "Mafia Barkeley." Julukan yang muncul karena para penentu dan pengambil keputusan di bidang ekonomi rejim Soeharto itu adalah doktor ekonomi lulusan berbagai universitas dari lingkungan Barkeley, Amerika Serikat.
JB Sumarlin adalah lulusan master bergelar Master of Arts (MA) dari Universitas California, AS tahun 1960, dan lulusan doktor bergelar PhD dari Universitas Pittsburg, AS tahun 1968. Untuk gelar doktornya Sumarlin lulus dengan disertasi berjudul “Some Aspects of Stabilization Policies and Their Institutional Problems: The Indonesian Case 1950-1960”. Sebelum mengabdi di lingkungan pusat kebijakan ekonomi, Sumarlin sejak tahun 1957 sudah menjadi asisten dosen di almamaternya. Kemudian sejak tahun 1965 diangkat menjadi dosen, lalu sebagai guru besar FE-UI tahun 1979.
Sebelum melanjutkan studi S2-nya, Sumarlin sempat bekerja di sebuah perusahaan industri di Jakarta. Pada masa revolusi fisik, Sumarlin ikut bergerilya sebagai anggota Palang Merah Indonesia, dan sebagai anggota TNI di Jawa Timur. Atas pengabdiannya, ia menerima tanda kehormatan dari pemerintah RI berupa Bintang Mahaputra Adiprana III, 1973. Dua tahun kemudian ia menerima Bintang Grootkruis in de Orde van Leopold II dari pemerintah Belgia.
Sewaktu menjabat sebagai Deputi Bappenas, Sumarlin sangat intensif bekerja sebagai salah satu anggota Tim Penyempurnaan Bahan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1973, yang dipimpin oleh Sudharmono selaku Sekretaris Kabinet. Setiap tahun Sumarlin bertugas menyiapkan penyusunan Lampiran Pidato Kenegaraan yang disampaikan oleh Pak Harto setiap tanggal 16 Agustus, di depan sidang DPR, yang merupakan laporan tahunan pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).
Sumarlin juga aktif menjadi anggota Dewan Pembina Harian Dharma Wanita pimpinan Amir Machmud (Menteri Dalam Negeri), Wakil Ketua Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah tahun 1980 pimpinan Sudharmono, atau yang sehari-hari dikenal sebagai Tim Keppres 10, serta sebagai Wakil Ketua Tim Penghimpun Bahan-Bahan GBHN 1978, 1983, juga pimpinan Sudharmono.
