Denny Indrayana

Wakil Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2011)
LahirKota Baru, Kalimantan Selatan, Indonesia, 11 Desember 1972
ProfesiWakil Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2011)
Karier
  • Staf Khusus Bidangi Hukum, HAM dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme. (2008)
  • Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (2009)
  • Wakil Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2011)
Pendidikan
  • Program Sarjana, Fakultas Hukum, UGM
  • Program Master, Universitas Minnesotta, AS
  • Program Doktor, Universitas Melbourne, Australia

Denny Indrayana terkenal sebagai seorang aktivis dan akademisi Indonesia. Sejak tanggal 19 Oktober 2011, pria berumur 39 tahun ini sempat diangkat menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Denny Indrayana merupakan salah satu Guru Besar Hukum Tata Negara, Universitas Gadjah Mada.

Dalam soal organisasi dia adalah salah satu pendiri Indonesian Court Monitoring. Bersama beberapa pihak, Denny Indrayana juga mendirikan Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Sebelum naik jabatan menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tahun 2008, Denny Indrayana masih menjabat sebagai Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menjadi staf khusus membidangi Hukum, HAM dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Kala itu dia didapuk sebagai staf termuda dengan umur 35 tahun.

Diajaknya Denny oleh SBY membuatnya kali pertama masuk dalam birokrasi. Banyak pihak mempertanyakan keidealismean Denny setelah masuk birokrasi. Saat menjadi aktivis dia dikenal vokal mengkritik pemerintah terutama dalam soal penegakan hukum dan HAM.

Dalam hal ini dia teruji. Saat menjabat sekretaris Satgas Pemberantas Mafia Hukum (PMH) yang dibentuk oleh presiden, aksi dan pernyataannya sering membuat para pengamat dan politisi menjadi gerah.

Konfliknya dengan DPR bahkan membuat para politisi di Senayan meminta Presiden SBY untuk membubarkan Satgas PMH karena dinilai terlalu membahayakan dan tidak sesuai dengan tujuan awal. Komisi III melihat keberadaan satgas sangat arogan dan wewenangnya seolah melebihi KPK, Polri, dan Kejaksaan.

Tak hanya bentrok dengan DPR, dia pun sempat berkonflik dengan Mabes Polri. Kala itu Denny tak segan bicara blak-blakan tentang keterkaitan rekening gendut para petinggi Polri dengan mafia hukum. Mabes Polri memanggil Denny untuk mengklarifikasi kebenaran itu.

Meski dibenci para elit, di sisi lain, tidak sedikit masyarakat yang memuji dan mendukung sikapnya. Banyak pihak menduga setelah SBY turun dan Denny tak dapat posisi lagi maka dia akan dikriminalisasi.

Tudingan itu menjadi kenyataan. Karir Denny yang gemilang itu akhirnya tercoreng saat namanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Payment Gateway. Sampai sekarang kasus ini masih ditangani Kejaksaan Agung.

Payment Gateway merupakan program pemerintah guna membuat paspor elektronik di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Proyek ini diadakan dengan tujuan untuk mencegah praktik pungutan liat dan sekaligus ditarget dapat mempercepat proses pembuatan.

Denny melakukan pembelaan diri. Ia merasa proyek payment gateway yang digarap merupakan bentuk pemaksimalan pelayanan publik. Oleh karena itu, menurutnya ia tidak melakukan tindakan korupsi apapun dalam proyek tersebut. "Jadi, dengan sistem online ini, calo hilang, pungli hilang, karena orang itu akan bayar sendiri," kata Denny.