Abdul Haris Nasution

Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia ke-12 (1959 - 1966)
LahirKotanopan, Sumatera Utara, 3 Desember 1918
ProfesiMenteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia ke-12 (1959 - 1966)
Karier
  • Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia ke-12 (1959-1966)

Satu batalion kavaleri lapis baja mengarahkan moncong meriam ke Istana Negara pada 17 Oktober 1952. Di depan Istana, massa bersama sejumlah perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) berdemonstrasi menuntut Presiden untuk membubarkan parlemen. Belakangan diketahui, tokoh dibalik tuntutan pembubaran palemen itu dikomandoi oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Kolonel Abdul Haris Nasution dan Kolonel TB Simatupang selaku Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP). Apakah Nasution hendak kudeta?

Kepada Presiden Soekarno, Kolonel AH Nasution menuntut untuk membubarkan DPRS. Menurut Nasution, DPRS terlalu campur tangan dalam masalah internal TNI, terutama pada urusan kepemimpinan dalam tubuh Angkatan Darat.

Presiden menolak usulan Nasution. Alasannya, Presiden tidak punya wewenang membubarkan DPRS. Kendati dilakukanpun, Soekarno tak ingin menjadi diktator. Pertimbangan lain, massa yang menuntut pembubaran Parlemen, menurut presiden, hanya segelintir warga Jakarta dan tidak mewakili keseluruhan keinginan masyarakat.

Baru kali itu Nasution berdebat dengan Soekarno, tokoh yang ia segani sedari kecil. Nasution masih bersikukuh bahwa sudah saatnya bagi tentara untuk terlibat dalammenetukan arah kebijakan negara. Baginya, tentara tidak hanya dibutuhkan ketika negara dalam situasi perang. Inilah benih-benih awal dari konsep Dwi Fungsi ABRI yang dicetuskan Nasution.

Sukarno paham soal itu, tapi ia kadung kecewa dengan cara Nasution. Pada Desember 1952, atas perintah presiden Jaksa Agung memeriksa Nasution dan TB Simatupang. Keduanya terbukti bersalah. Keduanya pula diberhentikan dari jabatannya sebagai KSAD dan Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP). Semenjak itu Nasution menjadi militer non aktif.

Gonjang-ganjing di tubuh AD nyatanya tak kunjung usai pasca Nasution non aktif. Tiap kali pimpinan AD diganti, tiap kali itu pula kekisruhan terjadi. Di tengah situasi seperti itu, Nasution justru menulis buku, dunia literasi yang ia gemari sedari kecil. Di masa “pengangguran” itulah Nasution menulis karya master piecenya, “Fundamentals of Guerrilla Warfare”, sebuah buku militer tentang dasar-dasar strategi perang gerilya. Belakangan buku ini menjadi pegangan utama dalam pendidikan militer bahkan digunakan oleh West Point, sekolah militer bergengsi di Amerika Serikat.

Tiga tahun setelah peristiwa 17 Oktober, Nasution kembali diangkat menjadi KSAD pada 27 Oktober 1955. Pengangkatan terkait dengan perubahan politik yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Presiden mengubah haluan politik menjadi demokrasi terpimpin untuk menghentikan gesekan-gesekan politik antara sipil dan sipil, sipil militer, maupun militer dan militer di pusaran kekuasaanya. Karena itulah Nasution kembali diangkat dan diserahi tugas untuk membenahi struktur kepemimpinan dan penempatan pasukan di tubuh AD. Di sisi lain, Soekarno juga memberikan keleluasaan kepada militer untuk terlibat dalam administrasi pemerintahan.

Semenjak pengangkatan itu hubungan Soekarno dan Nasution kembali membaik. Hubungan keduanya memang sudah berlangsung sejak Indonesia belum merdeka. Pada 1937, ketika Soekarno dibuang ke pengasingan di Bengkulu, Nasution yang baru saja lulus dari Sekolah Guru di Bandung tinggal di dekat kediaman Soekarno. Di situlah keduanya sering berdiskusi. Bagi Nasution, Soekarno adalah guru, sebab sedari ia kecil ia telah membaca buku-buku Soekarno dan memarkan kepada kawan-kawannya. Dari Soekarno pula, Nasution muda tertarik pada dunia politik dan militer.

Oleh karena itu ketika pemerintahan Hindia Belanda membuka sekolah militer bagi bumiputera, Nasution ikut mendaftar. Ia mendapat pelatihan militer di Akademi Militer Bandung dan akhirnya menjadi perwira militer Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL). Namun ketika Jepang masuk dan mendirikan Pembela Tanah Air (PETA), status tentara Nasution vakum untuk sementara.

Baru setelah Indonesia merdeka dan mendirikan Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Nasution kembali aktif dalam militer. Pada Mei 1946 ia diangkat menjadi Panglima Teritorial Divisi Siliwangi Jawa Barat. Perlahan tapi pasti, karir Nasution mulai menanjak, pada 1948 jabatannya naik menjadi Wakil Panglima TKR. Sebagai wakil dari Panglima TKR, Jenderal Soedirman yang sedang sakit tugas-tugas berat pernah diemban Nasution. Ia diberi tugas untuk menumpas pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada 1948. Operasi yang dilancarkan Siliwangi, berhasil menewaskan Muso sementara tokoh PKI lain, termasuk DN Aidit, melarikan diri.

Pasca itu Nasution dan TB Simatupang yang sama-sama mendapatkan pendidikan militer Belanda melanjutkan rencana restrukturisasi dan reorganisasi (Rera) di tubuh tentara. Rencana inilah yang menjadi awal perpecahan di antara sesama tentara. Sebab sejumlah perwira militer hasil didikan Jepang harus tersingkir dari jabatannya, salah satunya Bambang Supeno, konseptor doktrin militer Sapta Marga.

Bambang yang mendapat dukungan dari partai oposisi di parlemen memobilisasi untuk menghadang rencana Nasution. Bagi Nasution, parlemen yang anti pada Rera tersebut dianggap sebagai campur sipil pada urusan militer Karenanya Nasution berencana membubarkan parlemen dengan cara “menekan” presiden Soekarno.

Soekarno yang tahu persis Nasution nyatanya tak berlama-lama “menghukum” Nasution. Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, nyatanya Nasution justru diangkat menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan cum KSAD. Bahkan pada operasi Militer di Irian Barat pada 1960, Nasution didaulat menjadi Panglima Pembebasan Irian Barat.

Tapi hubungan Soekarno-Nasution kembali memburuk ketika PKI mulai bermain penuh dalam gelanggang politik Indonesia. Nasution tidak menyukai hal ini karenanya ia mengambil jarak dengan Soekarno dan terus melakukan kritik. Di sisi lain, Nasution juga berseberangan dengan Ahmad Yani karena dianggap terlalu dekat dengan Soekarno, meski mereka sama-sama anti PKI. Soekarno yang punya pengalaman buruk dengan Nasution, akhirnya “menyingkirkan” Nasution dengan menjadikannya sebagai Kepala Staf ABRI. Jabatan ini membuat Nasution seperti macan ompong, nampak garang tapi tak punya kekuatan karena ia tidak punya komando untuk menggerakkan pasukan.

Hingga akhirnya meletus Gerakan 30 September 1965, Nasution yang lolos dari penculikan tetap tak bisa melakukan manuver apapun. Komando pasukan Angkatan Darat kemudian beralih kepada Soeharto, perwira yang batal ia pecat karena dugaan korupsi di Divisi Panglima Diponegoro. Penyebabnya jabatan KSAD vakum setelah Letnan Jenderal Ahmad Yani mangkat dan Soeharto saat itu menjadi Panglima Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat.

Sampai dengan masa pemerintahan transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, Nasution tetap tidak bisa memanfaatkan momentum. Kendali kekuasan dan politik militer tetap di tangannya. Bahkan di tangan Soeharto pula, Nasution “ditempatkan” sebagai Ketua MPRS. Dan dari penempatan itulah Soeharto bisa menjadi pejabat presiden menggantikan Soekarno.

Sama seperti Soekarno, Soeharto juga berhati-hati pada Nasution. Untuk meredam gerakan Nasution, Soeharto melarang Nasution berbicara di Seskoad dan Akademi Militer. Bahkan pada tahun 1971, Nasution diberhentikan dari dinas militer di usia 53, dua tahun lebih cepat dari batas usia pensiun 55 tahun.

Manuver politik terakhir yang dilakukan Nasution terjadi pada 1978. Saat itu ia bersama mantan wakil presiden Hatta, Nasution mendirikan Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi (YLKB). Yayasan ini bertujuan untuk memberikan penyadaran berkonsitusi kepada masyarakat, sekaligus sebagai kritikan kepada pemerintahan Orde Baru yang dianggap salah menafsirkan Pancasila dan UUD 1945 untuk kepentingan segelintir kelompok. Ia bahkan membuat sebuah gerakan protes yang ditandatangani sejumlah tokoh politik dari sipil dan militer. Belakangan gerakan tersebut disebut Petisi 50 karena ditandatangai oleh 50 orang.

Soeharto yang tidak menyukai petisi ini, melakukan cekal (cegah dan tangkal). Sejumlah tokoh yang ikut menandatangani Petisi ini dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri dan membuat transaksi bisnis. Pendek kata, Nasution, dimiskinkan dari politik dan ekonomi sampai meninggal pada 6 September 2000.  Penghargaan terakhir Soeharto kepada Naution adalah ketika dirinya dianugerahi pangkat Jenderal Besar bintang lima pada perayaan HUT TNI 5 Oktober 1997. Bintang penghargaan itu sepertinya nampak istimewa, tapi sebenarnya tak punya makna apapun, karena Soeharto sendiri juga menerimanya.