tirto.id - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana (Haji Lulung), meminta fraksi PDIP dan Nasdem tak buru-buru mengajukan interpelasi terhadap Anies Baswedan dan Sandiaga Uno atas persoalan Tanah Abang.
Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat.
Lulung meminta agar dua fraksi oposisi itu bersabar dan melihat langkah yang akan diambil Pemprov dalam rangka penataan kawasan Tanah Abang. Sebab, kata dia, dampak dari penutupan jalan Jati Baru baru berlangsung sekitar dua bulan.
"Ayo dong kita lihat dulu sambil cari solusi bersama," ungkapnya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (23/2/2018).
"Setelah PKL ada di situ. Apa nih langkah keduanya? Adalah mencari tempat yang representatif untuk menampung PKL," kata Lulung menambahkan.
Politisi PPP itu juga menyebut bahwa pemerintahan sebelumnya hanya menertibkan kawasan Tanah Abang, bukan melakukan penataan. Hal tersebut membuat kemacetan tak pernah beringsut dan menjadi masalah yang menahun.
Para PKL yang hidup dari berjualan di sentra dekat grosir terbesar se-Asia Tenggara itu tetap akan memaksa untuk berjualan jika tidak difasilitasi oleh Pemprov DKI.
"Kalau penertiban itu, tramtib datang PKL pergi nanti balik lagi. Karena tidak ada kepastian hukum dan sudah terlalu banyak PKL di situ, pemerintah mencari solusi, konsepnya jadi ganti dari penertiban jadi penataan," imbuh Lulung.
Fraksi Nasdem Sebut Interpelasi untuk Kontrol Pemerintah
Anggota komisi D DPRD Jakarta fraksi Nasdem, Bestari Barus, menyampaikan bahwa interpelasi yang akan dilakukan PDIP dan partainya merupakan bentuk kontrol terhadap pemerintahan.
Dia berpendapat, penataan tak seharusnya dilakukan dengan menutup Jalan Jati Baru Raya. Sebab, selain PKL, ada pula masyarakat yang hidupnya bergantung pada ruas jalan di kelurahan Kampung Bali tersebut, salah satunya sopir angkutan kota (angkot).
Lagi pula, kata Bestari, langkah Nasdem dan PDIP untuk menginterpelasi terkait persoalan Tanah Abang tidak bakal berujung pada pemakzulan Gubernur-Wakil Gubernur Anies-Sandi.
"Mereka juga enggak masalah, kok. Tadi sudah disampaikan juga saat Coffe Morning (di Balai Kota). Karena ini kan salah satu cara kami menjalankan kontrol terhadap pemerintahan, bukan untuk menurunkan Gubernur" ungkapnya saat dihubungi Tirto, Selasa (27/2/2018).
Penulis: Hendra Friana
Editor: Alexander Haryanto
