tirto.id -
Sebab, kata dia, persoalan tersebut akan segera diselesaikan pemerintah usai Pilpres 2019.
"Enggak apa-apa, kan sekarang lagi ada pilpres sebentar lagi. Biarin aja sekarang harga tinggi-tinggi dulu kita pantau," ujarnya dalam acara coffe morning di kantornya, Senin (8/4/2019).
Sejauh ini, langkah pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat dengan menetapkan regulasi baru yang mengatur soal naiknya batas bawah harga tiket pesawat yang semula 30 persen menjadi 35 persen dari nilai batas atas.
Tarif maskapai ini sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah. Dalam beleid itu, penentuan batas bawah berada di kisaran 30 persen dari batas atas.
Namun, kini peraturan itu telah direvisi menjadi PM No. 20 Tahun 2019 yang masih mengatur tata cara dan formulasi penentuan tarif.
Perbedaannya, penentuan batas bawah kini naik lima persen atau menjadi 35 persen dari batas bawah.
Lalu, informasi mengenai tarif batas atas-bawah per rute kini tidak lagi digabungkan ke dalam PM sebagai lampiran.
Namun, dipisah menjadi beleid tersendiri yang kini menjadi Keputusan Menteri Perhubungan (KM) No. 72 Tahun 2019 tentang tarif. Alhasil, PM yang ada kini hanya mengatur formula saja.
Di luar itu, Luhut juga memastikan bahwa dugaan adanya kartelisaai tiket maskapai penerbangan masih ditelusuri pemerintah.
Namun, lagi-lagi, ia menyebut bahwa persoalan itu akan selesai setelah Pilpres 2019.
"Saya kira lihat biarin aja sebentar dulu, kan ada prosesnya masa langsung diomongin sekarang, jadi biarin aja diproses," pungkasnya.
Ketika ditanya mengapa harus menunggu pilpres untuk menurunkan harga tiket pesawat, Luhut tak memberikan jawaban dengan pasti.
"Ya biarin aja, emang kenapa," kata Luhut.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
