tirto.id - LBH Masyarakat meminta Pemerintah untuk menindak Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief sesuai hukum yang berlaku dan sesuai dengan kapasitasnya dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba.
"Sejauh pantauan kami terhadap liputan media, dalam kasus Andi Arief tidak ditemukan barang bukti narkotika. Polisi hanya mendapati alat bantu hisap dan Andi Arief ditemukan positif metamfetamin," ujar peneliti LBH Masyarakat Yohan Misero dalam rilis tertulis kepada Tirto, Selasa (5/3/2019).
Yohan mengatakan dalam kasus yang high profile seperti ini penegak hukum tetap menampilkan wajah yang punitif, justru itu akan menegaskan posisi pemerintah yang memang enggan berubah dari pendekatan prohibisionis dan war on drugs yang kerap menimbulkan lebih banyak masalah.
Dalam menangani kasus pemakai narkotika, pemerintah harus mengedepankan pendekatan berbasis kesehatan guna mendukung pemulihan yang bersangkutan.
Di sisi lain, LBH Masyarakat menyesalkan penghakiman dan pelekatan stigma terhadap pemakai narkotika yang dilakukan melalui kasus ini.
"Aroma politik sulit dilepaskan ketika kita menghadapi situasi semacam ini, namun, memaksakan penghukuman hanya karena kebencian atau lawan politik justru tidak tepat," ujarnya.
Andi Arief seharusnya dikritisi karena mendiamkan UU Narkotika efektif berlaku selama 10 tahun terakhir ini, sebuah regulasi yang mengirim puluhan ribu anak bangsa setiap tahunnya ke dalam penjara semata karena memakai narkotika. "Kami berpendapat bahwa seorang politisi haruslah dinilai melalui pandangan, etika, dan kinerjanya –bukan karena dia seorang pemakai narkotika atau tidak," tambahnya.
Polisi menangkap Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief karena kepemilikan narkoba. Ia ditangkap di kamar nomor 1214 Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (3/3/2019).
Penangkapan ini dilakukan tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.
Andi Arief positif menggunakan sabu setelah polisi melakukan tes urine.
Penulis: Maya Saputri
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
