tirto.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan melakukan penguatan teknologi informasi (TI) jelang pemilu 2019. Untuk memperkuat IT, penyelenggara pemilu meminta tambahan dana Rp35 miliar kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Permintaan dana itu telah disampaikan KPU RI saat berkunjung ke Istana Merdeka, Rabu (11/7/2018). Saat dikonfirmasi ihwal permintaan dana Rp35 miliar, Komisioner KPU RI Viryan mengatakan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk menambah server milik lembaganya.
"Prinsipnya kami akan melakukan penguatan IT KPU secara menyeluruh dan bukan hanya buat server saja. Tapi memang server kami itu adalah salah satu bagian yang dikuatkan. Rp35 miliar itu baru nilai server, nanti ada lagi yang lain. Itu semua sedang disusun oleh bagian sekretariat," ujar Viryan di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Jakarta.
Permintaan dana untuk penguatan IT diajukan KPU RI usai serangan peretas saat rekapitulasi suara pilkada 2018. Serangan itu menyebabkan KPU RI sempat menutup akses menuju lama infopemilu.kpu.go.id.
Viryan mengklaim Jokowi setuju dengan pengajuan tambahan anggaran KPU RI. Ia yakin penguatan IT akan meminimalisir potensi terjadinya serangan peretas seperti saat pilkada lalu.
"Penguatan itu disebut dengan Akselerasi Penguatan IT KPU (APIK). Tujuannya agar kasus-kasus peretasan seperti kemarin tidak lagi terjadi, maupun kapasitas yang kurang, jaringan yang bermasalah, kemudian bagaimana faktor keamanan dalam internet kami, dan lain-lain," ujarnya.
Anggaran untuk penyelenggaraan pemilu 2019 mencapai angka Rp16,8 triliun. Dana Rp10,8 triliun akan digunakan untuk pelaksanaan rangkaian pemilu pada 2018, dan anggaran di tahun 2019 direncanakan senilai Rp6 triliun.
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Yantina Debora
