tirto.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok menyiapkan satu bilik khusus bagi pemilih yang suhu tubuhnya 37,3 derajat Celsius ke atas saat dilakukan pengukuran suhu sebelum masuk ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Dalam pelaksanaannya nanti di TPS, ada satu bilik khusus bagi pemilih yang ketika dicek suhu tubuhnya 37,3 derajat Celsius ke atas," kata Ketua KPU Kota Depok Nana Shobarna di Depok, Jumat (13/11/2020) dilansir dari Antara.
Ia mengatakan bahwa penempatannya pun tidak di dalam lokasi TPS, melainkan di samping kanan pojok pintu masuk TPS. Bilik khusus ini untuk mengantisipasi pencegahan dan penularan wabah COVID-19 saat berlangsungnya Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Kota Depok.
"Jadi, bagi pemilih yang suhunya 37,3 ke atas tersebut tidak masuk ke dalam lokasi TPS," katanya.
Dengan disediakannya bilik khusus, dia berharap masyarakat Depok tidak perlu takut dan khawatir untuk datang ke TPS karena pihaknya sudah mengantisipasi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
KPU Kota Depok juga selalu mengajak masyarakat agar datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020. Pilkada kali ini, kata dia, memang penuh tantangan karena pelaksanaannya di tengah pandemi COVID-19.
KPU Kota Depok berkomitmen memberikan pemahaman serta tahapan pilkada kepada masyarakat, terutama pemilih pemula yang baru pertama kali mencoblos.
Selain menyampaikan tata cara pencoblosan, KPU Kota Depok juga menyampaikan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan nanti.
Nana mengatakan bahwa pihaknya akan menerapkan hal baru dalam melakukan pencoblosan di TPS dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar masyarakat terhindar dari penularan COVID-19.
Sementara itu, sebanyak 16.060 bilik suara sudah tiba di Gudang Kubik, Cimanggis untuk segera dipasang di TPS. Nana menyebutkan jumlah logistik berupa bilik suara yang dibutuhkan sebanyak empat bilik per TPS, atau totalnya 16.060 bilik.
Menurut Nana, logistik pilkada memiliki peran yang penting dalam suksesi kontestasi di samping instrumen tahapan yang lain. Untuk itu, KPU mengedepankan prinsip tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat kualitas sehingga dalam pelaksanaan pilkada tidak dijumpai hambatan dan kendala mengenai logistik pemilihan sampai dengan semua tahapan pilkada selesai.
"Kami tetap terus akan mengupayakan pengelolaan logistik ini dapat terlaksana dengan baik, transparan, dan akuntabel," ucapnya.
