tirto.id - Komisioner Ombudsman RI Ahmad Suaedy mengusulkan kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas—yang baru saja dilantik—agar mengubah sistem organisasi tata kelola (SOTK) di tubuh Kementerian Agama. Salah satunya dengan menghapus semua Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas).
Hal tersebut perlu dilakukan, kata Suaedy, agar semua warga negara dari semua agama dan kepercayaan mendapat pelayanan yang setara di hadapan Kemenag.
Saat ini, ada lima Ditjen Bimas yang berada di bawah Kemenag: Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, dan Ditjen Bimas Buddha.
“Ini memang agak ‘radikal’. Kami Ombudsman pernah usulkan ini ke presiden. Saat ini sebenarnya membatasi aliran-aliran yang lain (dalam mendapatkan pelayanan). Saya kira secara pelayanan ini tidak efisien,” kata Suaedy saat dihubungi wartawan Tirto, Kamis (24/12/2020).
Suaedy mengambil contoh bagaimana kelompok minoritas dari ragam aliran kepercayaan yang sampai sekarang masih sering mengeluh kesulitan mendapat pelayanan di Kemenag. Padahal, penghayat kepercayaan sudah diakui dan memiliki landasan lewat putusan Mahkamah Konstitusi sejak 2017 lalu.
Ia mengusulkan agar seluruh Ditjen Bimas diubah, dari tadinya berbasis agama, menjadi berbasis jenis pelayanan. Suaedy mengambil beberapa contoh seperti Ditjen Pelayanan Tempat Ibadah, Ditjen Pendidikan, hingga Ditjen Pelayanan Ziarah.
“Kan di semua agama ada ziarah juga. Jadi lebih ke jenis pelayanannya. Ini memang tidak mudah, namun tetap harus diusahakan kedepannya,” kata dia. Apalagi, di Kemenag, bagian pendidikan dan ibadah haji hanya disediakan untuk Islam, yaitu Ditjen Pendidikan Islam dan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
“Masih ada masalah-masalah yang sangat penting yang patut menjadi perhatian menteri agama. Harus ada kesamaan pelayanan warga negara dalam hal agama. Kalau begini terus, kita akan susah sekali maju. Akan susah sekali maju karena agama dikerangkeng. Negara mengkerangkeng agama. Menteri semua agama bukan hanya soal pergaulan, datang di acara-acara agama, bukan itu. Tapi pada pelayanan yang konkret. Kami inginnya seperti itu,” katanya.
Menteri Agama Yaqut usai dilanik menegaskan komitmennya untuk menjadi menteri semua agama. Menurutnya, tidak boleh ada perbedaan perlakuan dan diskriminasi bagi semua agama di Indonesia.
“Tidak boleh ada perbedaan, tidak boleh ada diskriminasi bagi semua agama di Indonesia,” katanya di Jakarta, Kemarin (23/12/2020).
Melalui Kemenag, Yaqut ingin menjadikan agama sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Caranya, dengan menumbuhkan sikap saling menghormati antar pemeluk, antar mereka yang berbeda keyakinan. “Mereka yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan,” tuturnya mengutip ungkapan Sayyidina Ali.
“Toleransi tingkat tinggi ini harus diteladankan dari Kementerian Agama. Saya tidak ingin dari Kemenag justru muncul cara-cara diskriminatif antara satu dengan lainnya,” sambungnya.
Gus Yaqut ingin menjadikan Kemenag sebagai kementerian semua agama. Menag akan berusaha mengembalikan agama pada fungsinya yang mendamaikan. “Kita kembalikan agama pada fungsinya yang mendamaikan, sebagai jalan untuk melakukan resolusi konflik atas semua persoalan,” ujarnya.
“Kita akan menolak gerakan yang ingin menjadikan agama sebagai sumber konflik dan perpecahan. Semua harus berangkat dari Kemenag ini,” tandasnya.
Menag meminta kerja sama jajarannya dalam mewujudkan cita-cita ini. Hal itu menurutnya harus dibuktikan dengan kinerja dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Abdul Aziz
