tirto.id - Presiden Joko Widodo menyebutkan telah merancang program peningkatan kesejahteraan rakyat di antaranya penyelesaian sertifikasi tanah bagi rakyat. Hal itu agar terhindar dari konflik kepemilikan lahan dan juga memiliki kepastian hukum atas kepemilikan aset.
"Sehingga mereka dapat manfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif serta peningkatan kesejahteraan keluarga," ujar Jokowi dalam Pidato Kenegaraan Sidang Tahunan MPR di Jakarta Kamis (16/8/2018).
Penerbitan sertifikat menjadi langkah percepatan dari yang tadinya hanya selesai 500 ribu atau 800 ribu bidang sertifikat per tahun, saat ini sudah jutaan sertifikat tanah bisa diselesaikan setiap tahunnya.
"Tahun lalu, target 5 juta sertifikat tanah sudah tercapai dan pada tahun 2018 dan tahun 2019 target yang ingin dicapai akan terus meningkat," ujar Jokowi.
Bersamaan dengan sertifikasi tanah, kata Jokowi pihaknya gencar reformasi agraria dan redistribusi lahan. Sampai tahun 2017 telah dilepaskan area dari kawasan hutan negara, sekitar 977 ribu hektare.
Begitu juga untuk Perhutanan Sosial, sudah diberikan 1,7 juta hektare akses kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat. Proses pengelolaan lahan kawasan hutan itu disertai dengan pendampingan dengan tujuan utama
untuk peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat bisa tercapai.
"Keberpihakan pada rakyat juga turut diwujudkan pemerintah dengan program pembangunan sejuta rumah. Untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar rakyat, pemerintah juga memperluas akses perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah," ujar Jokowi.
Kemudian, lanjut Jokowi, pemerintah dalam 4 tahun terakhir terus memangkas suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari yang awalnya 22 persen menjadi 7 persen. Pajak Penghasilan (PPh) final bagi UMKM turut dipangkas dari 1 persen menjadi 0,5 persen agar UMKM dapat lebih cepat naik kelas.
"Sehingga, yang kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar, menjadi pengusaha-pengusaha nasional yang kuat dan tangguh," ujar Jokowi.
Sebagai pemberdayaan ekonomi ummat dan usaha ultra mikro, Jokowi mengatakan pemerintah gencar membentuk lembaga keuangan Bank Wakaf Mikro. Ini menjadi salah satu solusi yang diperlukan untuk mendukung usaha produktif masyarakat bawah.
"Pemerintah juga melakukan revitalisasi pasar-pasar rakyat agar bisa bersaing dengan pasar-pasar modern dan menjadi wadah bagi UMKM dalam menggerakkan ekonomi lokal," ujar Jokowi.
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Yantina Debora
