tirto.id - Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per Maret 2021 telah menyentuh Rp134,07 triliun. Jumlahnya mencapai 19,2 persen dari pagu yang totalnya mencapai Rp699 triliun.
“Program pemulihan ekonomi sudah terlaksana Rp134,07 triliun atau 19,2 persen dari pagu,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyanidalam konferensi pers APBN KITA, Kamis (22/4/2021).
Sri Mulyani memaparkan belanja ini ditujukan untuk sederet program terkait penanganan COVID-19 dan mendorong ekonomi. Salah satunya pengadaan vaksin COVID-19 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.
Ada juga belanja lain seperti kegiatan padat karya dan insentif mendorong konsumsi dengan diskon pajak PPnBM kendaraan bermotor di bawah 1.500 CC dan 1.500 CC-2.500 CC. PEN kata Sri Mulyani juga sudah terealisasi bagi perluasan penjaminan kredit yang kini mencangkup kredit modal kerja bagi dunia usaha sehingga dapat menormalisasi kegiatan ekonomi.
“Dorongan APBN diharapkan bisa melawan pelemahan ekonomi dan mendorong agar ekonomi kita bisa tumbuh 4,5-5,3 persen untuk tahun 2021,” ucap Sri Mulyani.
Dari data Rp699,43 triliun ini, anggaran terbesar adalah Rp176,3 triliun di bidang kesehatan. Peruntukannya terdiri dari diagnostic untuk tes dan pelacakan, perawatan pasien COVID-19, program vaksinasi dan insentif pajak kesehatan. Realisasinya mencapai Rp18,59 triliun atau 11 persen dari pagu per Maret 2021.
Lalu ada anggaran perlindungan sosial senilai Rp157,41 triliun yang terdiri dari program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, bantuan sosial tunai, prakerja, BLT dana desa, dan perlinsos lainnya. Realisasinya mencapai Rp47,92 triliun atau 32 persen dari pagu.
Anggaran program prioritas telah terealisasi Rp14,9 triliun atau 12 persen dari total pagu senilai Rp125,17 triliun. Peruntukannya program padat karya, pembangunan pariwisata, ketahanan pangan seperti food estate, ICT, dan pengembangan kawasan industri.
Sementara pos dukungan UMKM dan korporasi telah terealisasi Rp37,71 triliun atau 20 persen dari pagu Rp191,13 triliun. Peruntukannya bantuan pemerintah untuk usaha mikro (BPUM), penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM dan korporasi serta penempatan dana pemerintah di bank.
Anggaran insentif usaha baru terealisasi Rp14,95 triliun atau 26 persen dari total pagu Rp56,72 triliun. Peruntukannya adalah keringanan pajak karyawan, pajak UMKm, dan angsuran pajak penghasilan korporasi dan pengembalian PPN, serta penurunan tarif PPh badan.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Restu Diantina Putri
