tirto.id - Ketua Panitia Pengarah/ Steering Committee (SC) Piala Presiden 2018 Maruarar Sirait menjelaskan insiden pengadangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Pasmpampres jelang prosesi pemberian hadiah juara Piala Presiden. Menurut Maruarar insiden itu terjadi karena kekeliruannya dalam memahami teknis keprotokoleran presiden.
“Dalam pikiran saya nanti yang menerima hadiah ini Mas Anies. Saya membayangkan Pak Jokowi sebagai presiden memberikan hadiah kepada Mas Anies, tapi ya sudah logika saya yang salah,” kata Maruarar dalam konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) di Jakarta, Senin (19/2).
Maruarar mengakui ikut menyusun daftar nama pemberi hadiah bagi pemenang Piala Presiden. Nama Anies menurutnya tidak masuk daftar karena mengira gubernur DKI Jakarta itu sudah otomatis mewakili Persija Jakarta selaku juara pertama. Apalagi Anies hadir mengenakan baju Persija.
“Ke depan mungkin logika saya yang mesti saya perbaiki,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan bertanggung jawab atas polemik pengadangan Anies oleh Paspamres. Maruarar mengatakan insiden ini akan menjadi catatan dalam penyelenggaraan Piala Presiden ke depan.
“Jangan salahkan orang lain, mungkin saya akan belajar protokoler yang baik,” katanya.
“Catatan buat saya kalau berani undang presiden dan gubernur DKI, soal protokoler ini saya mesti hati-hati lah.”
Maruarar tidak melihat ada unsur politis di balik sorotan publik terhadap insiden pengadangan Anies oleh Paspampres. Bagi Maruarar sorotan itu justru menandakan perhatian besar publik terhadap Piala Presiden. Ia juga mengatakan insiden itu tidak mengganggu hubungannya dengan Anies atau Jokowi. Juga hubungan antara Anies dengan Jokowi yang menurutnya masih terjalin baik.
"Enggak ada kaitan dengan politik kita berkawan-berkawan saja sudah lebih dari 10 tahun," katanya.
"Pak Jokowi dan Pak Anies dua sahabat saya yang matang."
Sebelum final Piala Presiden digelar, Maruarar mengaku sempat melapor ke Jokowi di istana tentang persiapan terakhir penyelenggaraan Piala Presiden 2018. Salah satu laporan yang ia sampaikan adalah besarnya animo pihak swasta yang ingin menjadi sponsor acara.
Namun panitia terpaksa menolak penambahan sponsor dengan alasan anggaran yang ada sudah lebih dari cukup. Dari para sponsor swasta itu lah menurutnya pendanaan Piala Presiden digelar, bukan dari dana APBN. "Penyelenggaraan Piala Presiden 100 persen dari swasta," katanya.
Video Anies Baswedan diadang sejumlah Paspampres saat mengikuti penyerahan Piala Presiden di SUGBK menjadi viral dan perbincangan. Pihak Istana melalui akun resmi Kantor Staf Presiden di twitter sempat mengklarifikasi insiden dalam video berdurasi 14 detik itu. Pemerintah menyatakan pelarangan itu dilakukan karena Paspampres hanya berpegang pada daftar nama yang disiapkan panitia.
“Tindakan itu merupakan prosedur pengamanan karena Paspampres berpegang pada daftar nama pendamping Presiden yang disiapkan panitia,” tulis Kantor Staf Presiden di akun resmi mereka @KSPgoid, Senin (19/2).
Menurut Kantor Staf Presiden final Piala Presiden bukan acara kenegaraan. Sehingga Paspampres tidak mengikuti ketentuan protokoler kenegaraan mengenai tata cara pendampingan Presiden oleh kepala daerah. Kantor Staf Presiden memastikan tidak ada instruksi dari Presiden Jokowi melarang Anies mengikuti penyerahan Piala Presiden, Sabtu (17/2/2018)
“Tidak ada arahan apa pun dari Presiden @Jokowi untuk mencegah @aniesbaswedan,” tulis KSPgoid.
Saat laga final Piala Presiden berlangsung, Jokowi dan Anies tampak menikmati jalannya pertandingan. Jokowi bahkan sempat menyalami Anies saat Persija berhasil mencetak gol ke gawang Bali United. “Keduanya menonton dengan rileks, sangat informal, serta akrab,” tulis KSPgoid.
Peneliti Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia Hendri Satrio menilai video pengadangan Anies oleh Paspampres dapat menggerus citra positif Jokowi yang turut hadir dalam acara.
“Itu [Paspampres adang Anies) jadi blunder. Citra Jokowi turun karena dia dianggap tidak fair dan tidak bisa move on dari kekalahan Ahok di Pilkada Jakarta,” kata Hendri.
Hendri mengamati isu pengadangan Anies oleh Paspamres di media sosial dan media massa mengalahkan isu krusial yang terjadi pada hari yang sama yakni pengambilan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2019. Hendri menilai Anies mendapatkan banyak keuntungan politis dari isu pengadangan dirinya oleh Paspampres.
“Itu menaikkan elektabilitas Anies. Pendukungnya akan semakin solid,” ujar Hendri.
Keuntungan politis yang diterima Anies menurut Hendri makin diperkuat dengan cara istana merespons insiden ini. Ia mencontohkan dalil Kantor Staf Presiden bahwa acara Piala Presiden bukan acara kenegaraan terkesan mengada-ada. Karena perhelatan Piala Presiden digelar dengan melibatkan banyak simbol negara termasuk presiden.
“Itu (Piala Presiden) bukan acara kenegaraan: Aneh,” ujar Hendri.
Sikap Kantor Staf Presiden dan pendukung Jokowi menyebarkan foto kemesraan Anies dan Jokowi di SUGBK melalui media sosial juga dinilai Hendri menguntungkan Anies. Publik akan membaca foto-foto itu sebagai pencitraan semata. Padahal, faktanya Anies tidak diperbolehkan Paspampres mengikuti acara penyerahan Piala Presiden yang diikuti Jokowi.
“Buzzer dan media tayangkan foto kemesraan Anies dan Jokowi, itu tidak bisa dilawan dengan pencitraan,” kata Hendri.
Hendri melihat pihak Istana gagal memperhitungkan efek pengadangan Anies oleh Paspampres lantaran ada penonton yang tidak sengaja merekam peristiwa itu. Alih-alih berdalih pengadangan Anies sebagai kesalahan panitia, Hendri menyarankan istana mengakui kejadiaan itu sebagai kesalahan komunikasi antara panitia dengan Paspampres.
“Alasan paling baik adalah miskomunikasi. Mereka tidak siapkan damage ini karena tidak ada yang rekam,” ujar Hendri.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di akun twitternya @Fahrihamzah juga sempat berkomentar tentang insiden pengadangan Anies oleh Paspampres. “Adegan ini kalau benar harus dijelaskan kepada publik oleh @KemensetnegRI. Kenapa gubernur DKI @aniesbaswedan Gak boleh ikut sementara pejabat Gak jelas pada ikut?” tulis Fahri.
Di luar persoalan kekeliruan logika Maruarar sebagai panitian Piala Presiden 2018 dan kritikan dari insiden memalukan itu, Undang-Undang No.9/2010 tentang Keprotokoleran mencantumkan konsep tuan rumah di Pasal 13.
Penjelasan pasal tersebut menyatakan yang dimaksud dengan “tuan rumah” adalah gubernur, dan atau bupati atau wali kota sebagai kepala daerah yang menyelenggarakan Acara Resmi di provinsi atau kabupaten/kota.
Mengacu pada undang-undang tersebut Fahri berpandangan Anies merupakan tuan rumah penyelenggaraan Piala Presiden yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. “Dalam UU protokoler, Ada konsep tuan rumah. Kira2 siapa tuan rumah kalau bukan @aniesbaswedan??” tulis Fahri.
Fahri mengatakan protes yang ia lakukan bukan karena hubungan pribadinya dengan Anies. Namun, karena Anies merupakan pejabat publik. “Ini yang saya sebut tadi… semua ada aturannya… negara ini Negara hukum (rechstaal) dijalankan oleh hukum bukan Oleh orang (rule of law not by Man). Itu yang Sy protes…bukan soal pribadi @aniesbaswedan tapi karena pada dirinya melekat jabatan yang diberikan rakyat…” tulis Fahri.
Anies Baswedan sempat berkomentar singkat soal sikap Paspampres mencegah dia mengikuti rombongan Presiden Jokowi menuju podium usai Persija Jakarta menjadi juara Piala Presiden 2018.
"Begini, dari tadi malam itu, yang penting Persija menang, saya di mana enggak penting, yang penting Persija menang, saya merasa bangga," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta di sela menerima Tim Persija Minggu (18/2/2018) seperti dikutip Antara.
Saat ditanya apakah dia memang benar dicegah oleh Paspamres, Anies enggan menjawab. "Kelihatannya bagaimana? Pokoknya yang penting Persija menang," katanya.
Penulis: Jay Akbar
Editor: Jay Akbar
