tirto.id - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang lebih optimis sebesar 5,5 persen pada 2017 dianggap tidak realistis dan menurunkan kepercayaan pasar.
Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Dalam keterangan tertulisnya, Arif menanggapi pidato Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR/DPR 2016 lalu mengatakan, target pertumbuhan ekonomi yang lebih optimis sebesar 5,5 persen pada 2017 masih bisa diupayakan lagi.
Namun, menurut dia, dikhawatirkan bila angka pertumbuhan ekonomi 5,5 persen yang diajukan pemerintah dengan kondisi global saat ini masih belum memiliki kepastian dan ekspor sulit diharapkan.
"Dalam kajian KEIN, ekonomi Indonesia baru bisa tumbuh tujuh persen pada tahun 2018," ujarnya.
Menurut dia, untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen tersebut, industri pengolahan adalah prioritas yang harus dikembangkan, sebab pengolahan membuat barang yang diekspor memiliki nilai tambah.
"Selain itu ICT menjadi sektor yang menarik karena mempunyai dampak langsung dan turunan bersifat jangka panjang serta dapat menjadi suatu terobosan untuk mengejar ketertinggalan," katanya.
Pada kesempatan itu Arif menyatakan, bahwa KEIN juga sudah melakukan kajian besaran penerimaan negara yang nantinya akan disampaikan ke Presiden.
Dia membeberkan, dalam kajian KEIN, nilai yang dapat diterima negara dari kebijakan pengampunan pajak pada tahum 2017 yaitu Rp 1.495,9 triliun.
Besaran nilai itu lebih rendah dari APBNP Tahun 2016 yang dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yakni Rp1.240,4 triliun. "Jadi secara umum masih cukup realistis," ucapnya.
Namun Arif juga mengingatkan mengenai laju inflasi yang dapat terjadi tahun 2017. Presiden di Sidang Tahunan MPR Tahun 2016 menyebutkan proyeksi inflasi Indonesia tahun 2017 sebesar 4 persen.
Menurut dia, guna menahan laju inflasi, upaya terbaik adalah memperbaiki sisi pemasukan.Selain mendorong peningkatan produksi, namun juga menjaga kelancaran distribusi.
Laju inflasi yang harus dijaga adalah bahan makanan yang selama ini bergejolak lebih tinggi daripada inflasi nasional.
"Inflasi bahan makanan perlu dijaga dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi kemiskinan," ujar Arif.
Sedangkan Paket Kebijakan Ekonomi yang telah dikeluarkan Pemerintah Indonesia sebanyak 12 jilid, menurut dia, harus dilakukan karena merupakan bentuk komiten pemerintah untuk mereduksi regulasi yang menghambat perekonomian nasional, terutama pada sisi investasi.
