Kasus Suap Garuda: KPK Panggil Pejabat Connaught Sallyawati

KPK kembali memanggil mantan Manager Administrasi and Finance Connaught Internasional, Sallyawati Rahardja dalam kasus suap Garuda Indonesia.

Reporter: Felix Nathaniel

Terbit 25 Jul 2019 11:31 WIB,

Waktu baca ±1 menit

Pesawat Garuda Indonesia. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal.

tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil KPK kembali memanggil mantan Manager Administrasi and Finance Connaught Internasional, Sallyawati Rahardja.

Sallyawati dipanggil sebagai saksi untuk diminta keterangannya terkait tersangka Emirsyah Satar. Emirsyah adalah mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Dia terlibat kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat.

"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka ESA [Emirsyah Satar]," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (25/7/2019).

Sallyawati juga pernah diperiksa untuk tersangka lainnya, beneficial owner Connaught International Pte Ltd, Soetikno Soedarjo yang terkait dengan Airbus SAS dan Rolls-Royce ini.

Penyidikan kasus korupsi Garuda berawal saat KPK melakukan penelusuran pada tahun 2016. Untuk membuka kasus ini, KPK melibatkan Serious Fraud Office (SFO) Inggris (atau KPK Inggris) dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB/KPK Singapura).

Setelah dilakukan penyelidikan bersama, KPK mulai menggeledah sejumlah tempat seperti rumah Emir di Jakarta Selatan serta kantor Soetikno di Wisma MRA, Jakarta Selatan.

Emirsyah merupakan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Saat ini Emirsyah berstatus tersangka di KPK. Dia diduga menerima suap dari beneficial owner Connaught International Pte Ltd Soetikno Soedarjo terkait pengadaan pesawat Airbus SAS dan mesin pesawat Rolls-Royce untuk PT Garuda Indonesia.

KPK menduga Soetikno memberikan uang kepada Emirsyah sebesar 1,2 juta euro dan 180 ribu dolar AS atau setara Rp20 miliar. Emirsyah juga diduga menerima suap dalam bentuk barang senilai 2 juta dolar AS yang tersebar di Indonesia dan Singapura.

Emir disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU Tipikor (UU 31/1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001) jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 ke-1 sementara Soetikno dijerat pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 ke-1 KUHPidana.