Masuk tirto.id
tirto.id - Percepatan normalisasi sungai di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi perhatian Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera.
Ketua Satgas PRR sekaligus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan penanganan sungai yang terdampak sedimentasi di tiga provinsi tersebut perlu dipercepat untuk mencegah terjadinya banjir susulan.
Dia menyampaikan pernyataan ini saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Sumatera, di Ruang Rapat Posko Nasional Satgas PRR, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (26/10/2026).
Tito menjelaskan tingginya intensitas hujan di kawasan utara dan barat Sumatera telah memunculkan tantangan bagi proses percepatan pemulihan pascabencana.
Dia mencatat banjir susulan sudah terjadi di berbagai daerah. Misalnya, Kota Padang, Solok, Tapanuli Tengah, Aceh Tenggara, Pidie Jaya, dan Aceh Tamiang. Akibat banjir, sejumlah ruas jalan dan jembatan yang semula telah diperbaiki kembali mengalami kerusakan.
Menurut dia, sedimentasi di sejumlah sungai yang terdampak bencana pada akhir 2025 lalu menjadi salah satu pemicu banjir susulan. Akibat sedimentasi, sungai makin dangkal dan kapasitas tampungnya menurun sehingga mudah meluap saat curah hujan meningkat.
"Begitu sedimennya tinggi, ada curah hujan tinggi, dia [aliran sungai] meluber menjadi banjir... Artinya ada terus susulan-susulan [banjir] dan kita sedang bekerja [menangani itu]," kata Tito menjelaskan.
Berdasarkan data Satgas PRR, kini terdapat 137 sungai yang menjadi sasaran normalisasi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Agar risiko bencana banjir susulan bisa dikurangi, Tito mendorong Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengebut proses normalisasi sungai-sungai tersebut.
Dia menegaskan, percepatan normalisasi 137 sungai penting guna mencegah berulangnya kerusakan infrastruktur sekaligus memastikan proses rehabilitasi serta rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana bisa berjalan lebih optimal.
Progres Rehab-Rekon Alami Kemajuan
Sesuai dengan pantauan Satgas PRR di lapangan, proses rehab-rekon untuk pemulihan infrastruktur beserta layanan dasar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menunjukkan kemajuan.
Tito menerangkan, pemerintah menjalankan rehab-rekon di ketiga provinsi itu dengan bertahap selama 2026 hingga 2028. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pelaksanaan rencana induk rehab-rekon yang mencakup 11.520 kegiatan melibatkan 33 kementerian/lembaga (K/L).
Pemulihan memerlukan proses bertahap karena bencana banjir dan longsor yang melanda ketiga provinsi pada November 2025 berdampak luas. Merujuk data Satgas PRR, tercatat bencana hidrometeorologi itu berdampak pada 53 kabupaten/kota, 498 kecamatan, dan 4.533 desa/kelurahan.
Hingga kini, kata Tito, sebagian besar jalan dan jembatan terdampak bencana telah kembali berfungsi setelah diperbaiki melalui kolaborasi Kementerian PU, TNI, Polri, dan pihak-pihak terkait lainnya.
Namun, ia mengakui masih ada sejumlah jembatan daerah yang memerlukan penanganan lanjutan, termasuk karena imbas bencana susulan.
"Jembatan, jalan, rata-rata semuanya sudah fungsional, kecuali beberapa jembatan daerah … dan ini dikeroyok semua, baik oleh PU, TNI, Polri semua bergerak," jelasnya.
Pemulihan layanan dasar masyarakat pun menunjukkan progres positif. Tito mencontohkan, kegiatan pemerintahan di Aceh Tamiang yang sempat terganggu akibat timbunan lumpur kini sudah kembali berjalan normal.
Berbagai layanan dasar lainnya sudah pulih seperti jaringan komunikasi seluler hingga fasilitas kesehatan yang mayoritas telah kembali melayani masyarakat di tiga provinsi. Di Sumatera Utara, misalnya, tersisa enam puskesmas pembantu yang masih memerlukan perbaikan.
Sementara itu, pengungsi yang setahun lalu sempat mencapai lebih dari 2 juta jiwa kini seluruhnya telah kembali ke rumah atau tempat tinggal lainnya. Satgas PRR mencatat tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda.
Tito memastikan, dengan dukungan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, Satgas PRR akan terus mengawal pelaksanaan program rehab-rekon di ketiga provinsi agar berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi warga terdampak bencana.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
