tirto.id - Para istri pegawai negeri sipil (PNS) RI diberikan wadah untuk berorganisasi melalui Dharma Wanita Persatuan.
Lewat organisasi sosial kemasyarakatan yang diperingati setiap 5 Agustus ini, mereka diharapkan turut andil membangun negeri dalam berbagai bidang. Bagaimana sejarah Dharma Wanita beserta aktivitas yang dilakukannya?
Pendirian Dharma Wanita sudah dilakukan sejak 1970-an. Kala itu yang memprakarsai pendiriannya adalah ibu negara Tien Soeharto.
Dalam perjalanannya, Dharma Wanita mengalami perubahan mendasar setelah lahirnya Orde Reformasi pada 1998 dengan berkomitmen menjalankan kegiatannya tanpa terlibat dalam urusan politik.
Dharma Wanita diharapkan menjadi organisasi mandiri yang bisa menunjukkan peran sertanya untuk kebaikan masyarakat Indonesia. Di samping itu, setiap istri PNS juga diinginkan bisa meningkatkan kualitas diri demi mencapai kesejahteraan nasional.
Apakah Hari Dharma Wanita Nasional 2024 Libur Nasional?
Hari Dharma Wanita Nasional yang diperingati setiap 5 Agustus, bukan bagian dari tanggal merah pada kalender di Indonesia. Dengan demikian, peringatan tersebut tidak termasuk dalam hari libur nasional.
Karyawan yang bekerja pada instansi pemerintahan dan perusahaan mana pun tetap menjalankan aktivitas apa pun selama tidak bertepatan hari libur pekanan.
Meski begitu, bulan Agustus dipastikan setidaknya ada satu hari libur nasional atau tanggal merah setiap tahunnya. Hari libur tersebut pada di 17 Agustus yang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI). Peringatan 17 Agustus 2024 merayakan HUT RI ke-79 tahun.
Apa Itu Hari Dharma Wanita Nasional & Apa Saja Kegiatannya?
Dharma Wanita adalah organisasi yang dibentuk pada 5 Agustus 1974 pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Organisasi ini memiliki anggota para istri pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh Indonesia. Awalnya organisasi ini bernama Dharma Wanita dan selanjutnya diubah menjadi Dharma Wanita Persatuan (DWP) pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid di 1999.
Pendirian Dharma Wanita kala itu atas prakarsa istri Presiden Soeharto, yaitu Tien Soeharto. Amir Machmud yang menjadi Ketua Dewan Pembina KORPRI lantas membentuk organisasi ini dengan anggora para istri pegawai republik Indonesia, istri anggota ABRi yang dikaryakan, dan istri pegawai BUMN.
Perubahan mendasar lantas dilakukan saat Indonesia memasuki masa reformasi pada 1998. Dharma Wanita diubah menjadi organisasi sosial kemasyarakatan yang tidak ambil bagian dalam politik, independen, serta demokratis.
Dharma Wanita lalu menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 6-7 Desember 1999. Pada kegiatan ini, terjadi perubahan nama organisasi dari Dharma Wanita menjadi Dharma Wanita Persatuan. Semua rancangan Anggaran Dasar disahkan dan dr. Nila F. Moeloek ditetapkan sebagai ketua umumnya.
Melalui Munaslub Dharma Wanita Persatuan itu pula, kegiatan yang dijalankan oleh para anggotanya menjadi lebih terarah. Hasil Munaslub memberikan penegasan bahwa Dharma Wanita Persatuan menjadi organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Organisasi ini juga tidak akan terlibat dalam politik.
Dengan mengumumkan diri sebagai ormas, ruang lingkup peran serta anggota Dharma Wanita sebenarnya menjadi lebih luas.
Organisasi turut meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberi pelayanan pada mereka, hingga melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Hal ini termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Peringatan Hari Dharma Wanita Nasional pada 5 Agustus 2024 untuk yang ke- 25 tahun yang dihitung sejak diselenggarakannya Munaslub para 1999. Para anggota Dharma Wanita diharapkan bisa menjadi pelopor wanita mandiri dan memberikan kontribusi bagi negeri.
Penulis: Ilham Choirul Anwar
Editor: Dipna Videlia Putsanra
