tirto.id - Pemerintah menargetkan belanja negara mencapai Rp2.439,7 triliun atau sekitar 15 persen dari Produk Domestik Bruto Indonesia dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.
Presiden Joko Widodo dalam penyampaian pidato RUU RAPBN 2019 beserta Nota Keuangan di hadapan anggota DPR RI mengungkapkan, target tersebut lebih tinggi 10 persen dibanding perkiraan realisasi belanja negara tahun 2018 atau meningkat 37,3 persen jika dibandingkan dengan belanja negara tahun 2014 yang sebesar Rp1.777,2 triliun.
“Kualitas belanja negara akan semakin ditingkatkan dan fokus untuk memacu perekonomian dan menciptakan kesejahteraan rakyat yang makin merata dan adil,” kata Jokowi dalam pidato RUU APBN di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Kamis (16/8/2018).
Belanja negara 2019, dikatakan Jokowi, akan diarahkan pada upaya penguatan program perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan penguatan desentralisasi fiskal. Jaminan perlindungan sosial akan diberikan khususnya bagi 40 persen penduduk termiskin di Indonesia.
Penerima manfaat Program Keluarga Harapan akan ditingkatkan sampai dengan 100 persen dengan target sasaran 10 juta keluarga penerima manfaat. Jumlah penerima bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga akan naik menjadi 96,8 juta jiwa. Tahun depan, sasaran Bantuan Pangan non-tunai juga ditingkatkan secara bertahap menuju 15,6 juta keluarga penerima manfaat untuk menggantikan program beras sejahtera.
“Berbagai program sosial tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,” ucap Jokowi.
Alokasi anggaran pendidikan mencapai 20 persen dari belanja negara, mencapai Rp487,9 triliun. Angka itu lebih tinggi 38,1 persen dibandingkan realisasi anggaran pendidikan di tahun 2014 yang sebesar Rp353,4 triliun. Belanja negara untuk bidang pendidikan pada tahun 2019 juga akan diarahkan untuk memperkuat program BOS bagi 57 juta siswa, meningkatkan kualitas guru PNS dan non-PNS melalui tunjangan profesi, dan percepatan pembangunan dan rehab sekolah.
Untuk memperkuat layanan kesehatan, pada tahun 2019, pemerintah mengalokasikan Rp122 triliun untuk anggaran kesehatan atau naik dua kali lipat dari anggaran kesehatan di tahun 2014 yang sebesar Rp59,7 triliun.
RAPBN 2019 juga menaikkan alokasi anggaran infrastruktur hingga sebesar Rp420,5 triliun. Pembangunan infrastruktur menurut Jokowi dapat memperkuat konektivitas, menyambungkan berbagai potensi ekonomi di seluruh Indonesia, memeratakan pembangunan, menumbuhkan kegiatan ekonomi baru, serta meningkatkan distribusi barang dan jasa.
“Hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta pengurangan ketimpangan,” tutur Jokowi.
Penulis: Dea Chadiza Syafina
Editor: Maya Saputri
