tirto.id - Peneliti Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santoso memastikan bahwa klaim impor jagung tahun 2018 yang diucapkan capres nomor urut 01 Jokowi keliru. Pasalnya, dari jumlah yang diklaim sebanyak 180 ribu ton, Dwi mengatakan data yang ia kumpulkan sendiri menunjukkan angka 1.150 ribu ton jagung.
Lagipula dengan nilai 180 ribu ton, Dwi memastikan bahwa angka itu bukan data impor jagung 2018. Namun, ia merujuk pada data impor jagung 2019 yang nilainya serupa yaitu 180 ribu ton jagung. Rinciannya, Rakortas pada 4 Januari 2019 dengan jumlah 30 ribu ton dan Rakortas pada 25 Januari 2019 dengan jumlah 150 ribu ton jagung.
"180 ribu ton itu impor jagung Bulog untuk membantu peternak di Jawa Timur. Mungkin yang dimaksud impor 2019 pertama kan 30 ribu Januari lalu Februari 150 ribu. Itu kenapa totalnya 180 ribu. Sebenarnya bukan [data impor] 2018," ucap Dwi saat dihubungi reporter Tirto pada Selasa (19/2/2019).
Dalam penjelasannya, Dwi juga membenarkan bila nilai itu juga lebih besar dari perhitungan BPS yang berada di angka 737.228 ton jagung. Dan terpaut lebih jauh lagi dibanding data Kementerian/Lembaga yang menjadi dasar klaim Jokowi.
Dalam hal ini, Kementerian Pertanian dan Perdagangan yang dua-duanya sepakat nilai impor itu berada di kisaran 180 ribu ton pada 2018 bahkan terdapat ekspor 380 ribu ton.
Menurutnya, perbedaan data ini dapat disebabkan karena tidak semua kode impor jagung dimasukkan. Seperti pada klaim Jokowi misalnya, angka 180 ribu ton hanya merujuk pada industri pakan yang diimpor Bulog.
Sementara itu, kenyataannya impor jagung yang dilakukan sebanyak 1.150 ribu ton dengan memasukkan juga kebutuhan industri lainnya termasuk makanan dan minuman.
Padahal ketika menyebut angka impor 3,5 juta ton pada tahun 2014, nilai itu juga merujuk pada keseluruhan impor jagung. Karena itu, perbandingannya memang selayaknya menggunakan perhitungan yang sama yaitu kombinasi seluruh impor jagung dan bukan Bulog saja.
"Ini data yang saya miliki. Data Kementan dan BPS belum teruji kebenarannya untuk jagung," ucap Dwi.
"Walaupun kalau data impor mereka masih lebih baik dari produksi ya. Karena impor itu gak bisa bohong. Bisa di-crosscheck sama data-data perdagangan internasional," tambah Dwi.
Selain itu, Dwi juga menambahkan bahwa sengkarut data impor ini memang tidak dapat sepenuhnya dipersalahkan pada presiden. Ia menilai ada peran pembantu di bawahnya yang perlu dievaluasi karena menyodorkan data yang keliru pada presiden.
"Bagi saya wajar-wajar saja [salah]. Masa presiden disuruh mengingat data-data sedetail itu. Artinya yang memberi informasi angka-angka itu saja yang harus disalahkan," ucap Dwi.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Maya Saputri
