tirto.id - Iran mengecam sanksi baru AS yang menargetkan pemimpin tertinggi Republik Islam dan pejabat tinggi lainnya pada Selasa (24/6/2019).
Mereka mengatakan, langkah itu mengartikan secara permanen menutup jalan diplomasi antara kedua negara.
Melansir AP News, Presiden Hassan Rouhani menyebut sanksi terhadap pemimpin tertinggi, Ayatollah Ali Khamenei adalah keputusan yang keterlaluan dan bodoh, terutama karena ulama Syiah berusia 0 tahun itu tidak memiliki rencana sama sekali untuk melakukan perjalanan ke AS.
Presiden Donald Trump memberlakukan sanksi baru tersebut pada Senin (23/6/2019) kepada Ayatollah Ali Khamenei dan para pemimpin militer.
Hal ini merupakan upaya untuk memberi tekanan setelah Iran menjatuhkan pesawat drone tak berawak milik AS.
Pada hari yang sama, Trump telah menandatangani perintah di Kantor Oval dengan menyebut peningkatan sanksi itu adalah tekanan mutlak, mereka akan menolak pemimpin tertinggi, kantornya dan siapapun yang berafiliasi erat dengan akses ke sumber daya keuangan utama.
“Langkah – langkah ini mewakili tanggapan yang kuat dan pantas terhadap tindakan Iran yang semakin provokatif,” kata Trump.
Menteri Keuangan, Steven Mnuchin, mengatakan langkah – langkah tersebut akan membekukan miliaran dolar dalam aset yang dimiliki Iran.
Kami tidak mencari konflik dengan Iran atau negara lain. Saya hanya ingin memberi tahu bahwa kami tidak akan pernah membiarkan Iran memiliki senjata nuklir,” kata Trump yang dikutip dari The Guardian.
Sementara itu, penasihat keamanan nasional Trump, John Bolton, mengatakan Trump bersedia untuk melakukan perundingan tanpa prasyarat.dan membuka lebar kesempatan tersebut untuk Iran.
Tetapi sanksi yang telah diberikan tampaknya membuat perundingan semacam itu semakin kecil kemungkinannya.
Ditambah dengan pernyataan Iran yang jelas menunjukkan para pemimpinnya berpikir untuk tidak melakukan itu.
“Memberlakukan sanksi yang tidak berguna kepada pemimpin tertinggi dan kepala diplomasi Iran adalah penutupan permanen langkah diplomasi. Keputusasaan pemerintahan Trump menghancurkan mekanisme internasional yang mapan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Abbas Mousavi.
