tirto.id - Pemerintah Indonesia mengusulkan empat langkah kepada negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk berkontribusi terhadap perbaikan situasi kemanusiaan dan keamanan di negara bagian Rakhine, Myanmar. Selain itu, Indonesia bersedia berperan sebagai mediator dalam upaya untuk mencari solusi yang berkelanjutan, termasuk untuk membantu komunitas Muslim di Rakhine State.
Seperti dikutip dari Antara, Keterangan pers Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Jumat (20/1/2017) menyebutkan usul tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa (KTM LB) OKI di Kuala Lumpur, Malaysia pada 19 Januari 2017, yang membahas masalah komunitas minoritas Muslim Rohingya di Myanmar.
Menurut Menlu Retno, empat langkah yang dapat dilakukan oleh negara-negara OKI antara lain pertama OKI bisa menerima tawaran negara-negara yang bersedia memberikan bantuan guna mencegah situasi di Rakhine State menjadi semakin buruk.
Langkah kedua, negara anggota OKI diharapkan dapat merangkul Pemerintah Myanmar secara konstruktif. Kemudian langkah ketiga, Pemerintah Indonesia mengusulkan agar negara anggota OKI dapat bekerja sama dengan organisasi kawasan, seperti ASEAN, dalam menangani berbagai aspek terkait isu Rakhine State.
Langkah keempat, Pemerintah Indonesia meminta agar negara anggota OKI dapat menjadi mitra pembangunan ekonomi Myanmar, termasuk kemungkinan kerja sama dengan Islamic Development Bank.
"Hanya dengan mengambil langkah konstruktif dan inklusif, OKI dapat berkontribusi dalam membuat situasi di Rakhine State lebih baik," ujar Retno.
Pertemuan luar biasa Para Menteri Luar Negeri OKI itu menyepakati dua dokumen hasil.
Dokumen pertama adalah resolusi mengenai situasi kelompok minoritas Muslim Rohingya di Myanmar, yang antara lain meminta negara anggota OKI untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan meminta pemerintah Myanmar untuk membuka akses bagi pemberian bantuan kemanusiaan.
Dokumen kedua adalah "Final Communique", yang antara lain meminta Perwakilan OKI di New York, Jenewa dan Brussels secara periodik melakukan kajian ulang terhadap perkembangan di Myanmar.
Pertemuan itu juga telah mengesahkan "Kuala Lumpur Declaration on Palestine and the City of Al Quds Al Sharif" (Deklarasi Kuala Lumpur tentang Palestina dan Kota Suci Yerusalem). Selain itu, seluruh anggota OKI juga memberikan dukungan terhadap "Middle East Peace Conference" (Konferensi Perdamaian Timur Tengah) yang dilaksanakan pada 15 Januari 2017 di Paris dalam rangka memobilisasi dukungan terhadap "two-state solution" (solusi dua negara) terhadap konflik Palestina-Israel.
Terkait langkah kerja sama OKI dengan ASEAN, Menlu Retno telah menyampaikan hasil dari Pertemuan Retreat Menlu ASEAN di Yangoon pada 19 Desember 2016.
Penulis: Mutaya Saroh
Editor: Mutaya Saroh
