Hoaks Tautan Pendaftaran Rekrutmen PPPK Periode 2025

tirto.id - Minat masyarakat terhadap rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terbilang tinggi. Tahun 2024 lalu, pendaftar rekrutmen PPPK tahap I dan II tercatat mencapai sekitar 1,6 juta orang. Hingga pertengahan tahun ini, informasi pengumuman tahap II rekrutmen PPPK periode 2024 juga masih dinanti pendaftar.

Sayangnya, di tengah situasi ini, muncul berbagai dugaan misinformasi mengatasnamakan rekrutmen PPPK. Baru-baru ini misalnya, di Facebook beredar unggahan berisi informasi rekrutmen pendaftaran PPPK periode 2025. Unggahan itu mengklaim informasi pembukaan lowongan PPPK 2025 untuk penempatan sesuai domisili/daerah masing-masing dengan syarat umum salah satunya memiliki nomor Telegram aktif.

Narasi tersebut diunggah oleh akun bernama "Facebook Nurhayati spd" pada Rabu (28/5/2025) dalam unggahan ini (arsip). Narasi yang ditulis akun tersebut berbunyi, “Rekrutmen pendaftaran PPPK tahun 2025 resmi di buka (terbuka untuk umum dan swasta honorer”. Akun tersebut juga membagikan persyaratan umum dan administrasi untuk calon pendaftar PPPK.

Daftar persyaratan untuk PPPK tahun 2025 yang disebut di unggahan termasuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan nomor Telegram yang aktif, yang mulai mencurigakan.

Narasi yang diklaim sebagai pengumuman pendaftaran PPPK periode 2025 itu menggiring calon pendaftar untuk mengakses sebuah tautan.

Hingga Selasa (10/6/2025) atau hampir dua pekan postingan tersebut beredar di Facebook, unggahan ini telah memperoleh seribu tanda suka, 49 komentar, dan telah 76 kali dibagikan.

Lantas, bagaimana kebenaran informasi tersebut?

Penelusuran Fakta

Tirto mencoba mengakses tautan yang disertakan dalam unggahan tersebut. Tautan yang dicantumkan itu, per Selasa (10/6/2025) siang, masih bisa diakses. Tautan mengarahkan ke laman situs yang memuat tampilan pengisian formulir sederhana yang meminta nama asli sesuai kartu tanda penduduk (KTP) dan nomor telepon aktif yang terhubung dengan aplikasi Telegram.

Tidak ditemukan logo, identitas resmi, atau elemen visual lain, yang mengindikasikan bahwa situs tersebut memiliki afiliasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebagai instansi yang menyelenggarakan rekrutmen PPPK.

Melalui penelusuran menggunakan layanan URLScan, diketahui bahwa tautan halaman pendaftaran yang ada tersebut tidak terafiliasi dengan situs resmi milik BKN atau Kemenpan RB.

Domain utama dari situs tautan tersebut juga mencurigakan, sebab tidak berakhiran '.go.id', yang mengindikasikan situs tersebut tidak dikelola oleh pemerintah.

Dari penelusuran di URLScan juga terungkap situs-situs berdomain serupa diduga turut digunakan sebagai modus penipuan. Pasalnya, beberapa situs tersebut juga memiliki tampilan situs yang meminta data pribadi dan nomor seluler yang terhubung dengan Telegram. Beberapa instansi yang dicatut di antaranya Pertamina, Polri, hingga Kemenko Perekonomian. (recrutmentkemenkoperekonomian.wijiyii.com, bikinsimgratis.wijiyii.com, baracodemypertamina.wijiyii.com)

Modus seperti ini biasanya digunakan untuk skema phising. Modus serupa pernah kami temukan dengan mengatasnamakan lembaga lain.

Akun yang menyebarkan klaim informasi pendaftaran PPPK periode 2025 itu juga bukan merupakan akun Facebook resmi milik BKN. Sebagai informasi, akun Facebook resmi milik BKN adalah “Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia” yang terverifikasi dengan tanda centang biru. Akun resmi tersebut memiliki sekitar 600 ribu pengikut lebih.

Sebagai informasi, tidak ditemukan unggahan di akun media sosial resmi milik BKN terkait rekrutmen PPPK periode 2025. Selain itu, rekrutmen PPPK atau Calon ASN cuma dilakukan melalui https://sscasn.bkn.go.id/. Syarat pendaftaran untuk PPPK juga tidak pernah meminta peserta mencantumkan nomor seluler yang mesti terhubung dengan Telegram pribadi.

Kesimpulan

Hasil pemeriksaan fakta menunjukkan informasi mengenai tautan pendaftaran rekrutmen PPPK periode tahun 2025 yang tersebar di Facebook bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Akun pengunggah klaim tersebut bukan akun resmi milik BKN maupun Kemenpan-RB. Tautan pendaftaran yang disertakan dalam klaim tersebut juga tidak mengarahkan ke situs resmi milik BKN.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.