tirto.id - Wacana kriteria calon pengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan pensiun pada Maret 2018 sudah digaungkan. Kali ini bukan oleh internal TNI sendiri, melainkan oleh kalangan sipil.
Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan TNI merupakan salah satu simbol pertahanan negara. Oleh karenanya, menurut Hendardi institusi ini membutuhkan pemimpin solid sebagai pengganti TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
"Performa TNI menjadi representasi wajah kekuatan negara," kata Hendardi di Jakarta, Senin (13/11/2017) dilansir Antara.
Hendardi menyatakan masih ada persoalan di tubuh TNI, baik soliditas, profesionalisme, kesejahteraan, reformasi peradilan militer, penanganan bisnis tentara, akuntabilitas anggaran, maupun ketundukkan pada supremasi sipil adalah tantangan yang harus dijawab sebagai bagian dari pemenuhan amanat reformasi sejak 1999.
Menurut Hendardi, kepemimpinan di tubuh TNI dan kesediaan tunduk pada supremasi sipil adalah kunci utama dalam mengatasi persoalan itu.
Dengan demikian, Presiden Joko Widodo harus menjadikan episode pergantian Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang memasuki masa pensiun sebagai momentum penataan secara utuh organisasi dan kepemimpinan TNI.
"Presiden Jokowi harus memastikan calon pengganti Gatot Nurmantyo adalah sosok yang 'aware' dengan persoalan yang masih melilit TNI. Kepemimpinan baru haruslah sosok yang terbuka, reformis dan satu padu dalam langkah dan perbuatan dengan Presiden Jokowi sebagai Panglima Tertinggi TNI," katanya.
Gagasan dan program kemaritiman Jokowi, lanjut Hendardi, juga bisa jadi pertimbangan kebutuhan mencari sosok Panglima TNI yang mendukung penguatan pembangunan kemaritiman.
"Sekaligus membangun tradisi bergilir dalam memimpin TNI yang terdiri dari tiga angkatan," lanjut Hendardi.
Sebagai pemegang hak prerogratif, Joko Widodo bisa segera mengusulkan nama-nama pengganti Gatot Nurmantyo.
Namun, dengan memperhatikan jejak langkah Gatot Nurmantyo, Joko Widodo tidak terburu-buru untuk mengganti Gatot sesegera mungkin.
"Selain proses di DPR yang cukup lama, menyegerakan pergantian Panglima TNI juga akan mempercepat penuntasan agenda reformasi TNI, yang selama kepemimpinan Gatot justru stagnan dan bahkan mengalami kemunduran karena hasrat politik sang panglima yang mengemuka sebelum waktunya," papar Hendardi.
Menurut Hendardi, sebagai representasi wajah kekuatan pertahanan, Presiden Jokowi tidak boleh bertaruh dengan gaya kepemimpinan Gatot yang politis dan sering kali "offside" dari kehendak presiden.
"Kegaduhan yang sering dibuat Gatot dan politicking beberapa isu politik nasional oleh panglima, hanya merusak organisasi TNI dan mengganggu agenda-agenda pembangunan dan kepemimpinan Jokowi. Mempercepat pergantian Jenderal Gatot akan mendisiplinkan TNI lebih cepat untuk menjawab dinamika politik 2018 dan 2019," pungkasnya.
Penulis: Yulaika Ramadhani
Editor: Yulaika Ramadhani
