Haedar Nashir Usul Program Deradikalisasi Diganti dengan Moderasi

tirto.id - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir dikukuhkan menjadi guru besar sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Kamis (12/12/2019). Dalam pidato pengukuhannya ia mengusulkan agar program deradikalisasi diakhiri dan diganti dengan moderasi.

Lewat pidato berjudul "Moderasi Indonesia dan Keindonesiaan: Prespektif Sosiologi" Haedar mengkritik program deradikalisasi yang selama ini dijalankan pemerintah.

"Menghadapi yang radikal kita hadapi dengan cara yang moderat bukan dengan cara radikal," kata Haedar.

Haedar menuturkan Indonesia harus mampu menyelesaikan masalah radikalisme dalam kehidupan budaya dan keagamaan. Ia mengusulkan melalui jalan moderasi yakni pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstreman.

"Jalan moderasi ini dipilih sebagai alternatif dari deradikalisasi untuk menghadapi segala bentuk radikalisme secara moderat," kata dia.

Deradikalisasi menurutnya merupakan dekonstruksi terhadap radikalisasi. Jika tidak setuju dengan radikalisasi lebih-lebih yang mengarah pada ekstrimisme dan kekerasan, maka kata dia deradikalisasi juga tidak boleh masuk ke wilayah itu.

"Sekali deradikalisasi masuk pada kontra radikalisasi, maka pilihan deradikalisasi menjadi pilihan radikal dan pilihan yang kita tentang bersama," ujarnya.

Menurut HAedar, hal radikal dalam jangka pendek memang bisa dilawan dengan cara radikal. Tetapi dalam jangka panjang akan menimbulkan radikalisme baru.

"Dalam konteks ini, maka kita ingin mencoba menawarkan moderasi sebagai jalan yang punya kekuatan untuk melawan segala bentuk radikalisme dan ekstremisme," kata Haedar.

Ia kemudian mencontohkan perbedaan antara pendekatan deradikalisasi dan moderasi terutama dalam beragama yang selama ini terjadi.

"Pendekatan deradikalisasi misalkan karena takut ada kelompok jihadis, kilafah dan lain sebagainya untuk bangkit, maka pendekatan deradikalisasi: hilangkan kata jihad, khilafah dari kurikulum," katanya.

Padahal hal seperti itu menurutnya tidak mungkin untuk dilakukan karena bertentangan dengan prinsip yang ada dalam ajaran Islam.

"Tapi [kalau] pendekatan moderasi. Ajarkan apa itu jihad, tapi luruskan pemahamannya sebagaimana nabi menjalankannya. Kilafah pun seperti itu, ketika masuk dalam konteks politik ajari mereka itu sebagai bagian dari ikhtiar," ujarnya.

"Agar tidak ada orang yang justru memonopoli konsep khilafah Islam sebagai absolud tunggal [...] Disitulah pentingnya moderasi bersifat mencerdasakan," imbuhnya.