Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), meminta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk bekerja secara profesional, berintegritas, serta menghasilkan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.
Ia mengingatkan, status pendamping PKH sebagai ASN PPPK adalah bentuk kepercayaan negara yang harus dijaga dengan kinerja optimal dan penuh tanggung jawab.
“Luar biasa kehormatan negara terhadap kita. Luar biasa kepercayaan Presiden kepada kita. Untuk itu tidak ada pilihan lain, ini harus kita balas dengan kerja yang benar, kerja yang baik, kerja yang terukur, kerja yang profesional,” kata Gus Ipul.
Arahan Gus Ipul tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi Menteri Sosial dengan para SDM PKH yang digelar secara daring dari Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026). Forum ini dihadiri 6.000 Ketua Tim PKH tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi dari seluruh Indonesia.
Dalam rapat ini, Gus Ipul didampingi Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Faisal dan Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan.
Pada kesempatan yang sama, Gus Ipul mengapresiasi kinerja para pendamping PKH yang sudah bekerja maksimal dalam pendampingan keluarga penerima manfaat (KPM).
Namun demikian, ia tetap mengingatkan agar seluruh pendamping mematuhi aturan. Gus Ipul menegaskan, setiap pelanggaran tidak akan ditoleransi.
“Kami sama sekali tidak ingin ada para pendamping PKH yang diberikan sanksi, tetapi kita tahu bahwa ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar,” ujarnya.
Selama 2026 saja, tercatat sudah ada puluhan kasus pelanggaran disiplin yang melibatkan pendamping PKH, dengan sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian.
Gus Ipul berharap kasus-kasus itu menjadi peringatan agar seluruh pendamping PKH terus menjaga integritas dan bekerja dengan disiplin.
Saat menyampaikan arahan, Gus Ipul sekaligus kembali menegaskan tiga mandat utama Presiden RI kepada Kementerian Sosial.
Ketiganya adalah pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penyaluran bansos yang tepat sasaran, serta penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Pendamping PKH memegang peran strategis dalam memastikan ketiga program tersebut berjalan efektif di lapangan.
“Pendamping PKH adalah penentu keberhasilan program prioritas Presiden. Pendamping PKH adalah wajah negara di hadapan rakyatnya,” katanya.
Gus Ipul juga menekankan bahwa penanganan kemiskinan tidak cukup dengan distribusi bantuan, tetapi harus diarahkan pada perubahan kondisi keluarga secara bertahap, baik dari sisi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, hingga akses pendidikan.
Ia pun menginstruksikan penerapan pendekatan pemberdayaan berbasis 3A: Ability, Asset, dan Accessibility.
Dalam pendekatan itu, pendamping PKH tidak cukup hanya menjalankan pertemuan rutin. Mereka juga harus aktif mengarahkan KPM mengikuti pelatihan, membuka akses usaha, dan meningkatkan kapasitas diri.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul menyampaikan delapan instruksi bagi pendamping PKH, antara lain menjaga integritas, memastikan akurasi DTSEN, menjamin bansos tepat sasaran, menjaga proses penjangkauan Sekolah Rakyat tetap bersih, mendorong graduasi KPM, hadir lebih awal di tengah masyarakat, bekerja profesional, serta memastikan setiap kerja memberi dampak nyata.
“Ukur keberhasilan bukan dari laporan, tapi dari perubahan hidup rakyat,” tegasnya.
Menutup arahannya, Gus Ipul mengajak seluruh pendamping PKH memperkuat solidaritas dalam menjalankan tugas. “Beragam latar, satu barisan,” serunya, disambut serempak oleh para pendamping PKH dari seluruh Indonesia.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
