Masuk tirto.id
tirto.id - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada akhir perdagangan Kamis (12/11/2026), di tengah dinamika politik nasional setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Mengutip data RTI Business, IHSG ditutup di level 5.250,895 atau naik 135,860 poin dan menguat 2,66 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di posisi 5.115,035. Penguatan indeks ditopang oleh 496 saham yang bergerak di zona hijau.
Sebanyak 115 saham melemah, sedangkan 105 saham lainnya stagnan. Kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tercatat mencapai Rp8.968,159 triliun.
Volume perdagangan mencapai 41,307 miliar lembar saham yang berpindah tangan melalui 1.500.490 kali transaksi. Adapun nilai transaksi harian tercatat sebesar Rp11,996 triliun.
Di tengah perdagangan tersebut, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Prabowo, dalam keterangannya di Istana Merdeka, menilai keputusan Gibran sebagai bentuk tanggung jawab. Presiden juga menyinggung adanya perbedaan sistem pendidikan yang berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran.
Prabowo menyatakan Gibran menempuh pendidikan melalui sistem yang berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia.
Ia juga menyinggung adanya persoalan terkait pemenuhan persyaratan dalam sistem hukum yang berlaku.
"Bagi saya, beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan. Beliau tentunya merasa telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur. Namun, kita pahami bersama bahwa sistem pendidikan di luar negeri berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia," ungkap Prabowo.
Gibran kemudian mendatangi kompleks parlemen untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR. Pengunduran diri tersebut membuka proses ketatanegaraan berikutnya terkait pengisian jabatan Wakil Presiden.
Prosedur dan dasar hukum dari proses tersebut akan bergantung pada mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Mochammad Fajar Nur
