Garap Banyak Proyek di 2023, Kemenhub Siapkan Dana Rp33 Triliun

Kementerian Perhubungan menyusun rencana kerja pada 2023. Kementerian menyiapkan dana Rp33 triliun untuk penyelesaian berbagai proyek strategis.

Reporter: Hanif Reyhan Ghifari

Terbit 27 Dec 2022 11:25 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berjalan di pintu masuk Terminal 2 F saat melakukan peninjaun pelaksanaan mudik Natal 2022 di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (23/12/2022). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/tom.

tirto.id - Kementerian Perhubungan menyusun rencana kerja pada 2023 meliputi penyelesaian pembangunan proving ground, pembangunan MRT tahap dua, LRT Jabodebek hingga upaya penggunaan kendaraan listrik di 2023. Kementerian menyiapkan dana Rp33 triliun untuk proyek ini.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menuturkan, pembangunan proving ground atau fasilitas uji kendaraan diprediksi selesai pada November 2023.

Lalu pembangunan MRT tahap dua, yaitu mulai dari Stasiun Kota menuju Ancol Barat dan LRT Jabodebek yang akan selesai pada bulan Juli 2023.

Tahun depan, Kementerian Perhubungan juga akan gencar melakukan kampanye bersama dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian untuk penggunaan kendaraan listrik.

“Saya akan berkampanye dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian untuk penggunaan kendaraan listrik. Karena motor itu menggunakan bahan bakar yang paling banyak pada saat ini,” ujar Budi pada acara Kemenhub jumpa pers akhir tahun 2022 dan outlook kegiatan 2023, Jakarta, Selasa (27/12/2022).

Budi Menambahkan, bahan bakar minyak yang dikonversi menjadi tenaga listrik adalah sebuah langkah inisiasi yang baik untuk keberlangsungan energi yang terjaga dan juga akan mempengaruhi environment (lingkungan) sekitar menjadi lebih baik.

“Dengan dana di atas Rp33 triliun adalah dana yang alokasinya cukup besar namun tetap tidak cukup. Makanya, dibuatlah creative financing," jelas Budi.

Budi mengatakan, kegiatan yang dilakukan tidak boleh biasa – biasa saja dalam mengerjakan proyek ini, melainkan harus ekstra karena menyangkut soal pelayanan kepada masyarakat. Presiden Jokowi juga mengatakan demikian, proyek yang dibuat haruslah sangat maksimal dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh berbagai kalangan masyarakat.

“Kita melakukan kegiatan ini tidak boleh biasa – biasa saja, tetapi harus lebih ekstra. Karena menyangkut soal pelayanan kita ke masyarakat. Sama hal nya Pak Presiden Jokowi mengatakan hal yang sama untuk kinerja kita pada proyek ini,” pungkas Budi.