tirto.id - CEO Ruangguru Adamas Belva Syah Devara resmi mengundurkan diri dari staf khusus 'milenial' Presiden Joko Widodo, Selasa sore, 21 April 2020.
“Pengunduran diri tersebut telah saya sampaikan dalam bentuk surat kepada Bapak Presiden tertanggal 15 April 2020, dan disampaikan langsung ke Presiden pada tanggal 17 April 2020,” ungkapnya di akun Instagram pribadi.
Pengunduran diri Belva terkait Program Kartu Prakerja. Ia jadi sorotan karena posisinya sebagai stafsus presiden dan CEO Ruangguru dinilai rentan konflik kepentingan. Ruangguru adalah satu dari delapan startup yang digandeng pemerintahan Jokowi sebagai mitra pemberi pelatihan Kartu Prakerja. Terlebih lagi karena penunjukkan mitra bersifat langsung, bukan lelang.
Pengunduran Belva dilakukan karena “tidak ingin polemik mengenai asumsi/persepsi publik yang bervariasi” tentang posisinya sebagai stafsus presiden. “Yang dapat mengakibatkan terpecahnya konsentrasi Bapak Presiden dalam menghadapi masalah pandemi COVID-19,” tambahnya.
Sebelum unggahan di Instagram itu, pada 15 April, Belva membuat utas panjang di Twitter, menjelaskan hal serupa: meluruskan asumsi mengenai proses pemilihan mitra Kartu Prakerja dan keterkaitannya dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan tersebut. Ia mengaku tidak terlibat sama sekali: “Saya TIDAK IKUT dalam pengambilan keputusan apa pun di program [kartu] prakerja termasuk besaran anggarannya maupun mekanisme teknisnya,” kata Belva.
Dalam utas itu, Belva juga bilang sudah menawarkan untuk mundur dari jabatan stafsus. Namun, “keputusan mundur adalah keputusan besar dan harus didiskusikan dengan Istana,”ungkapnya.
Pada keterangan foto Instagram, Belva kembali menegaskan proses verifikasi semua mitra Kartu Prakerja sudah berjalan sesuai aturan. “Seperti yang telah dijelaskan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian dan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja (PMO), proses verifikasi semua mitra Kartu Prakerja sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku,” ungkapnya. “Dan tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan,” tambah Belva.
Aturan yang tak dilanggar adalah Perpres Nomor 36 Tahun 2020, Permenko Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020, “serta Inpres Nomor 4 Tahun 2020,” kata Panji Winanteya Ruky, Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja kepada Tirto.
Atas nama penanganan pandemi COVID-19, pemerintah telah mengeluarkan Perppu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, yang dalam pasal 27, membuat pemerintah kebal dari tuntutan hukum dalam penggunaan uang negara karena tidak boleh digugat ke pengadilan.
Menurut ekonom Bhima Yudhistira dari INDEF, program pelatihan kartu prakerja yang diselenggarakan delapan provider [Tokopedia, Skill Academy Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Sisnaker, dan Pijar Mahir] yang sudah ditentukan pemerintah punya celah menguntungkan sebagian pihak karena tak ada lelang transparan.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin membenarkan kerja sama platfom pelatihan digital tidak melalui lelang. Ia menegaskan dalam Perpres Nomor 36 tahun 2020 menyebut untuk pertama kali bisa penunjukan langsung karena keterbatasan waktu dan tes program.
Salahuddin membantah penunjukan provider pelatihan online itu menguntungkan sebagian pihak. “Kami akan buka seluas-luasnya. Silakan siapa yang mau jadi mitra itu sesuai mekanisme dan aturan yang ditetapkan,” kata Salahuddin kepada Tirto.
Seleksi Sejak 2019?
Masalahnya, dalam utas itu, Belva menyebut penentuan delapan mitra yang ia klaim “dilakukan independen oleh Kemenko dan Manajemen Pelaksana” sudah dimulai sejak Desember 2019.
Hal itu ganjil karena Permenko Prakerja 3/2020 baru diundangkan pada 27 Maret 2020, dan Perpres 36/2020 diundangkan pada 28 Feb 2020. Sementara, Manajemen Pelaksana alias PMO baru dibentuk pada 17 Maret 2020. Lalu apa landasan delapan mitra dipilih pada akhir 2019?
Kami mengonfirmasi pernyataan Belva ke Rudy Salahuddin yang mengalihkan pertanyaan itu ke PMO.
Saat dikonfirmasi ke Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky, ia tidak membantah pemerintah (Kemenko Perekonomian dan KSP) mengundang mereka. Namun, pertemuan saat itu bersifat diskusi, “dan menginformasikan tentang rencana implementasi Kartu Prakerja dan menawarkan kerjasama dengan platform-platform yang dapat memberikan jasa marketplace untuk pelatihan,” kata Panji.
“Saya tidak bisa berkomentar atas persepsi yang bersangkutan sebagai suatu proses seleksi,” tambahnya.
Saya menghubungi Belva untuk mengklarifikasi pernyataannya, tapi tidak direspons. Saya juga menghubungi Iman Usman, co-founder Ruangguru sekaligus CPO-nya. Namun, tak direspons. Tak lama kemudian, Sekar, Humas Ruangguru, menghubungi saya untuk menjawab pertanyaan yang saya tujukan buat kedua bosnya.
Ia membenarkan Ruangguru diundang ke Kantor Staf Presiden (KSP) dan pemerintah pada akhir 2019. “Di situ mereka menjelaskan tentang rencana Program Prakerja. Pada pertemuan tersebut, sejumlah mitra lain juga hadir di rapat dan seluruhnya juga mengutarakan kesiapan dan kesediaannya bekerja sama dengan Pemerintah dalam program ini,” ungkap Sekar.
Namun, saat saya tanya tentang pernyataan “ikut seleksi” dari Belva, Sekar bilang, “yang saya sampaikan di atas adalah memang penjelasan perusahaan, saya sebagai perwakilan dari Ruangguru. Jadi tidak berkaitan dengan pernyataan Mas Belva.”
Ia juga tidak menjawab beberapa pertanyaan lain, termasuk tentang mengapa Ruangguru tertarik jadi mitra program Kartu Prakerja.
Program Tak Tepat Sasaran: Menguntungkan Siapa?
Kartu Prakerja tergolong unik. Ia sudah disebut-sebut Jokowi dalam kampanye Pilpres 2019. Saat itu ia menganggarkan Rp10 triliun untuk program yang dibikin untuk memberi pelatihan buat pengangguran.
“Salah satu yang di-promise presiden kala itu kartu prakerja Rp10 triliun. Ini saya tanya, ‘Pak ini gimana caranya?’
Kemudian Pak Presiden bilang. 'udah dipikirin nanti saja. Pokoknya kampanye dulu. Kemudian nanti pihak mana menjanjikan apa, gratis apa, yang lain juga enggak mau kalah, menggratiskan yang lainnya.' Saya jadi sering sakit perut,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 31 Januari.
Pada 2 Maret, kasus perdana positif COVID-19 di Indonesia diumumkan oleh Presiden Joko Widodo.
Setelah itu, Kartu Prakerja kembali disebut Jokowi, tapi bebannya bertambah jadi salah satu program jaring pengaman sosial, yang tujuannya untuk menghadapi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Anggaran Kartu Prakerja naik dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun.
Program ini dikritik karena tidak tepat sasaran; salah satu alasannya, masyarakat lebih membutuhkan bantuan tunai langsung ketimbang pelatihan yang ditawarkan progam tersebut.
“Anggaran yang dialokasikan untuk pembiayaan fasilitas training untuk saat ini bukan menjadi prioritas, ada pos-pos lain yang sebenarnya membutuhkan tambahan anggaran,” kata Luhur Bima, peneliti senior dari SMERU Research Intitute.
Namun, karena program ini sudah berjalan dan memasukkan pelatihan sebagai tahapannya, yang bisa diperhatikan sekarang adalah program ini benar-benar efektif membantu masyarakat yang membutuhkan, ujar Luhur Bima.
“Saya lihat yang menjadi perdebatan adalah proporsi dari anggaran program prakerja yang akan masuk ke para provider tersebut yang dinilai sangat besar,” katanya. “Saya kira perlu ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan oleh para provider.”
Misalnya, menetapkan plafon atas harga setiap pelatihan online yang tersedia, saran Luhur Bima.
Masalah lain, empat dari delapan provider yang sudah ditunjuk langsung pemerintah berstatus Perusahaan Modal Asing alias PMA. Mereka adalah Bukalapak dari PT Bukalapak.com; SkillAcademy dari Ruangguru di bawah PT Ruang Guru Raya Indonesia; Pintaria dari PT Haruka Evolusi Digital Utama; dan Tokopedia dari PT Tokopedia.
Hal ini berarti mengalirkan uang APBN yang dipakai untuk biaya pelatihan yang disediakan para provider ke luar negeri. “Ini akan memperburuk defisit transaksi berjalan, sehingga multilpier effect dari stimulus pemerintah berisiko dikonversi dalam mata uang asing,” kata Bhima Yudhistira, ekonom dari INDEF.
Efek ganda adalah peningkatan pengeluaran nasional memengaruhi pendapatan dan konsumsi, menjadi lebih tinggi dibandingkan jumlah sebelumnya, terang Bhima.
Data Bank Indonesia menunjukkan Defisit Pendapatan Primer semakin dalam pada 2019. Salah satu penyebabnya, defisit pada pendapatan investasi yang tembus sampai 32,2 juta dolar AS; naik dari 29,3 juta dolar AS pada 2018. Artinya, menurut Bhima Yudhistira, “repatriasi keuntungan investasi di Indonesia dibawa pulang ke negara-negara investor, termasuk startup-startup yang mengandalkan investasi asing.”
Ini dinilai Bhima tidak menguntungkan rakyat karena “akan berdampak pada pelemahan nilai tukar uang rupiah."
Kartu Prakerja, menurut Bhima, tidak menjawab persoalan krisis yang dihadapi: korban PHK lebih membutuhkan bantuan berupa transfer tunai atau BLT dibandingkan dengan pelatihan online.
Pelatihan dalam Kartu Prakerja bernilai Rp1 juta per orang untuk 5,6 juta orang penerima. Artinya, akan ada Rp5,6 triliun uang yang akan dialirkan buat sekurang-kurangnya delapan mitra yang telah ditunjuk langsung oleh pemerintahan Jokowi.
Analisis Bhima masuk akal. Putaran uang sebanyak itu belum tentu bermanfaat bagi banyak orang yang di-PHK dan kepayahan menyambung hidup karena COVID-19 hari ini. Sebaliknya, dana negara triliunan rupiah itu menjadi suntikan segar buat para provider.
Misalkan, Ruangguru. Berdasarkan akta perusahaan per 17 Maret 2020, PT. Ruang Raya Indonesia yang tercatat sebagai Perusahaan Modal Asing punya dua pemegang saham: 1) Ruangguru Pte Ltd sebanyak 6.494.309 lembar (Rp649,4 miliar); dan 2) Muhammad Iman Usman, tercatat sebagai Direktur, sebanyak 100 lembar (Rp10 juta).
Ruangguru Pte Ltd merupakan perusahaan di Singapura yang beralamat di 6 Battery Road 38-04 Singapura.
Dari data yang sama, total pendanaan Ruangguru sebesar 150,1 juta dolar AS, yang diperoleh dalam delapan putaran selama 2014-2019. Terakhir, pada 26 Desember 2019 (saham seri C) sebesar US$150 juta dari General Atlantic (AS) dan GGV Capital (AS), yang didirikan oleh Thomas Ng. Pada tahap awal didanai oleh Venturra Capital-nya Grup Lippo. Selain Belva dan Iman, pengurusnya adalah Ashish Saboo, warga negara India (komisaris); Seah Kian Wee, warga negara Singapura (komisaris); dan Wilson Cuaca, WNI (komisaris utama).
PMA lain yang menjadi provider pelatihan Kartua Prakerja adalah Pintaria di bawah PT. Haruka Evolusi Digital Utama. Berdasarkan akta perusahaan per 26 Desember 2019, pemegang sahamnya adalah: 1) Gerald Wiratmo Adli Ariff (direktur) sebanyak 36.603 lembar (Rp36,6 juta); 2) Tovan Krisdianto sebanyak 36.603 lembar (Rp36,6 juta); 3) Novistiar Rustandi (presiden direktur) sebanyak 39.591 (Rp39,5 juta); 4) PT. London Sukses Makmur Sejahtera sebanyak 36.603 lembar (Rp36,6 juta); dan Jasa Buana Adji sebagai pengurus tapi tak memegang saham.
Empat orang di atas memang WNI, tapi saham terbesar dipegang oleh Harukaedu Pte Ltd yang berkedudukan di Singapura, sebanyak 14.038.400 lembar (Rp14,03 miliar).
Selain perputaran uang dan konsumen yang sudah disiapkan alias peserta Kartu Prakerja, para mitra diuntungkan lewat bisnis big data dari konsumen, sertifikasi digital, dan ekuitas privat alias private equity. Istilah terakhir merujuk perusahaan investasi dengan membeli saham di perusahaan-perusahaan demi tujuan menghasilkan laba saat menjual saham itu kembali.
Semua diperoleh karena pelatihan yang dilakukan online, sesuai syarat di Permenko Prakerja.
“Untuk mencegah pemborosan anggaran, sebaiknya pemerintah membatalkan pendaftaran gelombang kedua, dan mengalihkan seluruh anggaran Kartu Prakerja agar berdampak langsung kepada daya beli masyarakat yang terkena Covid19,” kata Bhima.
Terkait mundurnya Belva dari jabatan stafsus presiden, Bhima mengapresiasi keputusan itu karena menghindari konflik kepentingan. Namun, permasalahan terkait Kartu Prakerja tidak serta merta tuntas begitu saja.
“Masih perlu dilakukan penyidikan terkait MoU mitra pelaksana Kartu Prakerja yang dilakukan sebelum peraturan teknis dikeluarkan pemerintah,” kata Bhima.
“Dibandingkan memberikan pelatihan online, lebih baik pemerintah memberikan subsidi internet selama 3-5 bulan kepada seluruh rakyat Indonesia sehingga masyarakat bisa mengakses konten pelatihan serupa di YouTube dan platform gratis lain,” tambahnya.
Penulis: Aulia Adam
Editor: Mawa Kresna
