tirto.id - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono bakal mempertanyakan rencana pembangunan hotel bintang lima kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI, dalam agenda revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ TIM).
Jika pembangunan hotel mewah itu hanya berorientasi pada kepentingan bisnis, kata Gembong, ia akan meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk mencoret anggaran pembangunan tersebut.
"Kalau sudah bicara hotel kan urusannya bisnis. Kalau sudah bicara bisnis kan lupa dengan akar budayanya, orientasinya sudah berbeda. Bukan lagi melestarikan budaya, tapi bicara untung rugi," ujarnya saat dihubungi, Senin (25/11/2019) pagi.
Gembong memahami bahwa para penggiat seni yang berjiwa bebas, tak akan mau diminta untuk menginap di hotel bintang lima yang sudah pasti bertarif tinggi. Lagi pula, menurutnya, sudah banyak penginapan yang tersebar di kawasan Cikini.
Ia menilai upaya Anies merevitalisasi TIM hanya dalih untuk membangun dalam orientasi bisnis.
"Alasan Anies membangun hotel berbintang lima pada proyek revitalisasi TIM untuk memfasilitasi seniman hanyalah kamuflase untuk menutup dari publik bahwa ada orientasi bisnis di sana," katanya.
Proyek revitalisasi TIM sudah dimulai sejak Juli 2019. Total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp1,8 triliun. Pemprov DKI sudah mengantongi anggaran yang bersumber dari APBD 2019 sebesar Rp200 miliar. Sisanya, diajukan dalam rancangan anggaran 2020 dan 2021.
Revitalisasi tahap 1 meliputi bangunan Masjid Amir Hamzah berlokasi di area Plaza Graha Bhakti Budaya, Gedung Parkir Taman dan Pos Damkar (Juli-Desember 2019).
Tahap lanjutan, revitalisasi meliputi Gedung Perpustakaan dan Wisma TIM termasuk hotel bintang 5 (Juli 2019-Desember 2020) di area eks kantor DPP angkatan 66 ARH hingga jajaran kantin. Proyek revitalisasi ini direncanakan akan selesai pada pertengahan tahun 2021.
Namun, sejumlah seniman dan budayawan menolak rencana pembangunan hotel bintang lima pada revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat.
Salah satu penggiat seni di TIM, Imam Ma'arif, mengaku penolakan pembangunan hotel bintang lima itu karena beralasan memegang teguh fungsi TIM sebagai pusat seni kreatif dan seni hiburan.
Hal itu, kata Imam, tertuang pada Surat Keputusan mantan Gubernur DKI Ali Sadikin saat meresmikan TIM pada tahun 1968.
Menurut Imam, pembangunan hotel bintang lima oleh Gubernur DKI Anies Baswedan bertolak belakang dengan niat Ali Sadikin. Ia melihat Anies akan akan menempatkan seni hiburan menjadi prioritas, sedangkan seni kreatif cuma jadi pelengkap.
"Indikasi itu bisa dilihat dari kebijakan Anies menyerahkan mandat pengelolahan PKJ TIM selama 30 tahun kepada PT Jakpro, sebuah BUMD yang tak terkait sama sekali dengan kehidupan kreativitas seni," kata Imam dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan Tirto, Minggu (24/11/2019) kemarin.
Awalnya, penolakan ini lantang disuarakan beberapa pegiat seni pada diskusi bertajuk "PKJ-TIM Mau Dibawa ke Mana?" yang digelar di Pusat Dokumentasi HB Jassin, TIM, pada Rabu, 20 November lalu.
Diskusi ini menghadirkan Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Dadang Solihin, serta sejumlah budayawan seperti budayawan Radhar Panca Dahana, seniman Imam Ma'arif, sastrawan Taufik Ismail, dan Abdul Hadi WM.
Dalam diskusi tersebut, Dadang menjelaskan alasan pembangunan hotel bintang 5 merupakan benchmark bagi wajah TIM ke depan. Maksud Dadang, nantinya TIM bakal dilihat sebagai sentra kegiatan kesenian dan kebudayaan bertaraf internasional.
Di sela penjelasan Dadang, paguyuban seniman TIM yang hadir kala itu beberapa kali melontarkan penolakan pembangunan hotel. Mereka merasa tak pernah ada diskusi dari Pemprov DKI soal pembangunan hotel kepada para pegiat seni
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Hendra Friana
