tirto.id - Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, meminta menteri di bawah pemerintahan Prabowo Subianto untuk tidak menyampaikan kebijakan yang belum direncanakan secara matang ke publik.
“Kami berharap menteri-menteri yang mendukung presiden itu tidak menyampaikan kepada publik kebijakan-kebijakan yang sebenarnya belum matang,” kata Irawan dalam diskusi evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Menurut Irawan, jika menteri menyampaikan kebijakan belum matang kepada publik bisa mempertebal persepsi yang buruk terhadap pemerintahan. Dia mencontohkan wacana gaji yang disalurkan lewat Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Itu menurut kami seharusnya dimatangkan dulu. Sekali lagi bahwa yang begitu-begitu tuh harus kita klarifikasi dan sampaikan kepada publik. Dan setahu saya update-nya Menteri Keuangan telah membantah,” ucap Irawan.
Irawan mengatakan sebuah rencana harus dimatangkan dahulu dengan baik sebelum akhirnya dikomunikasikan kepada publik.
Irawan mendorong agar program KDMP bisa beroperasi secara merata. Menurut dia, hal ini didorong agar publik dapat melihat hasil pembangunan program pemerintah.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
Masuk tirto.id

































