tirto.id - Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono memberikan pandangannya terkait kehadiran Gubenur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, dalam kongres Nasional dan temu kader partai Gerindra di Sentul, Bogor.
Ia menyampaikan hal tersebut tidak melanggar etika pejabat publik lantaran ada undangan resmi yang diajukan ke Pemprov DKI Jakarta. Apalagi, kata Soni, Gubernur merupakan jabatan politik dan posisinya ditentukan melalui pemilihan langsung yang demokratis.
"Jadi tidak ada larangan itu sejauh emang ada undangannya. Secara protokol, ada undangan ke Gubernurnya dan memang diperbolehkan Gubernur semua acara. Karena Gubernur merupakan komponen semua bangsa," ungkap Soni melalui sambungan telepon, Rabu (18/10/2017).
Namun, Soni mengatakan sebaiknya Anies-sandi tak hanya menghadiri undangan dari satu partai. Sebagai pejabat publik, mereka dinilai lebih baik jika bisa hadir ke acara partai-partai lain meskipun partai tersebut merupakan oposisi.
"Kalau perlu tak boleh satu partai tapi berbagai partai. Sebagai Gubernur posisinya hari ini ke Gerindra, besok ke PKS (Partai Keadilan Sejahtera), begitu seterusnya," jelas Soni.
Kehadiran Anies Gunakan Baju Dinas Tak Langgar Aturan
Anies dan Sandi tiba di Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, sekitar pukul 08.00 WIB.
Dalam akun Twitternya, wakil Ketua DPR fraksi Gerindra Fadli Zon mengunggah hasil swafoto bersama kedua pasangan pemimpin baru Jakarta tersebut.
"Dg Gub N Wagub DKI Jakarta @aniesbaswedan n @sandiuno pagi ini di Konfrensi @Gerindra," tulis Fadli Zon dalam cuitannya tersebut.
Di sana, Anies terlihat masih masih mengenakan pakaian dinas Gubernur berwarna putih, lengkap, seperti yang ia kenakan saat mengunjungi SD Negeri 07 Pagi di Cawang, Jakarta Timur, beberapa jam sebelumnya. Sementara Sandiaga, terlihat telah mengganti pakaian dinasnya dengan kemeja berwarna putih yang juga digunakan oleh kader Gerindra lainnya.
Terkait hal tersebut, Soni juga mengatakan bahwa tak ada yang dilanggar dari cara Anies berpakaian. Menurutnya, pelanggaran etika terkait pakaian dinas hanya berlaku jika pejabat publik masuk ke tempat-tempat hiburan seperti diskotik dan karaoke.
"Itu soal etika. Kalo acara resmi boleh," ucap Soni. “Dia ada dua kapasitas. Kalau diundang sebagai Wagub ya pakai baju Wagub, tergantung kapasitasnya," lanjut dia.
Contoh lain, misalnya, jika Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menghadiri acara PDI-Perjuangan. "Jadi dia tidak terikat aturan. Lain lagi kalau saya datang sebagai Ditjen Otda," ujarnya
Penulis: Hendra Friana
Editor: Alexander Haryanto
