tirto.id - Ribuan mahasiswa yang menduduki Kompleks Gedung DPR/MPR di Senayan semakin nyaring berteriak agar Soeharto turun dari kursi kepresidenan. Beberapa jam sebelumnya, Bapak Presiden, yang baru saja pulang dari Kairo, seperti dikutip Media Indonesia 14 Mei 1998, mengatakan kepada para wartawan bahwa "Kalau saya tidak lagi diberi kepercayaan, silahken."
Para mahasiswa tidak lagi menghiraukannya; apa pun pikiran, ucapan, dan tindakan Soeharto. Sore pukul 15.20 WIB, para pimpinan DPR agaknya bersedia menampung tuntutan mahasiswa.
Didampingi para Wakil Ketua DPR/MPR, Ketua DPR/MPR Harmoko memberi keterangan pers. “Pimpinan Dewan dalam rapatnya hari ini telah mempelajari dengan cermat dan sungguh-sungguh perkembangan dan situasi nasional yang sangat cepat yang menyangkut aspirasi, terbentuk Sidang Umum MPR dan pengunduran diri Presiden,” ujar Harmoko dilansir Kompas dan Media Indonesia edisi 19 Mei 1998.
“Presiden sebaiknya mengundurkan diri,” ujar Harmoko.
Sebelumnya Harmoko adalah orang yang mendorong Soeharto untuk maju lagi sebagai presiden. Semua tahu, Harmoko adalah orang kepercayaan, bahkan murid, Soeharto. Banyak para loyalis Orde Baru mendukung Harmoko, seperti Marzuki Darusman dan Ginanjar Kartasasmita. Nama terakhir adalah Menteri Koordinator Ekonomi Keuangan dan Industri.
“Bila Pak Harto tidak segera mengundurkan diri, tuntutan rakyat akan semakin besar, terus menggelinding dan bisa tidak terkendali,” ujar Ginanjar.
Sementara Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI Wiranto tidak sepakat dengan Harmoko. Menurutnya, “Pendapat seperti itu tidak memiliki kekuatan hukum. Pendapat DPR harus diambil oleh seluruh anggota dewan melalui Sidang Paripurna DPR.”
Pada 19 Mei, Soeharto mengundang sejumlah ulama dan tokoh agama di Istana Negara, termasuk Abdurahman Wahid (Gus Dur), K.H. Ali Yafie, K.H. Ma'ruf Amin, Nurcholish Madjid, dan Emha Ainun Nadjib.
“Mas Harto ingin mendapatkan masukan dari mereka perihal kehendak rakyat,” ujar Probosutedjo, adik tiri Soeharto, dalam Memoar Romantika Probosutedjo: Saya dan Mas Harto (2010) yang ditulis oleh Alberthiene Endah. Dalam Pergulatan Membela yang Benar: Biografi Matori Abdul Djalil (2008), disebutkan bahwa “pertemuan yang berlangsung selama hampir 2,5 jam itu molor dari rencana semula 30 menit.”
Dalam pertemuan itu, sebagaimana dicatat Djadja Suparman di buku Jejak Kudeta (1997-2005): Catatan Harian Jenderal (Purn) TNI Djadja Suparman (2013), tuntutan para tokoh menginginkan Soeharto untuk mundur ditolak. “Presiden Soeharto mengajukan opsi pembentukan Komite Reformasi,” tulis Suparman.
Pada 20 Mei, menurut catatan Robert Elson dalam Suharto: Sebuah Biografi Politik (2005), Soeharto sempat menemui para mantan wakilnya: Umar Wirahadikusumah, Sudharmono, dan Try Sutrisno. “Diduga untuk membahas situasi serta pilihan-pilihannya,” tulis Elson.
Dukungan Sudah Ambruk
Jelang kejatuhan Soeharto, Probosutedjo mengaku sering mondar-mandir ke rumah abangnya di Jalan Cendana No. 8-10, Jakarta Pusat. “Malam hari tanggal 20 Mei, saya datang lagi ke Cendana pada pukul 18:30. Cendana tampak sepi. Saat saya masuk, di ruang tamu terlihat Mas Harto dan Tutut (Siti Hardijanti Rukmana, putri sulung Soeharto) sedang duduk. Suasana hening dan tampak redup.”
Kedatangan Probosutedjo hendak memberi moral semangat abangnya. Tutut mengabaikan sambil mengingatkan Probosutedjo agar jangan terlalu berusaha meluruskan. “Semua sudah berbeda,” kata Tutut.
Probosutedjo disodori surat pengunduran diri para menteri yang menolak bergabung dalam Kabinet Reformasi. Mereka adalah A.M. Hendropriyono, Akbar Tanjung, Ginandjar Kartasasmita, Giri Suseno, Haryanto Dhanutirto, Justika Baharsjah, Kuntoro Mangkusubroto, Rachmadi Bambang Sumadhijo, Rahardi Ramelan, Sanyoto Sastrowardoyo, Subiakto Tjakrawerdaya, Sumahadi, Tanri Abeng, Theo L. Sambuaga.
Selain itu, seperti catatan Hendro Subroto dalam Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando (2009), “Soeharto pun semakin merasa tidak mendapat dukungan dari ABRI maupun MPR.”
Pengunduran diri para menteri itu mengejutkan Soeharto. Bahkan Wakil Presiden B.J. Habibie yang semula ragu dan tak sanggup menggantikan Soeharto “tiba-tiba menyatakan siap dan sanggup menjadi pengganti Mas Harto, bersedia menjadi Presiden,” aku Probosutedjo.
“Mas Harto tidak habis pikir,” ujar Probosutedjo, menempatkan diri seakan-akan sebagai korban, “Bagaimana mungkin keputusan yang sangat penting seperti 'sanggup tidaknya' menjadi presiden bisa berubah drastis dalam hitungan hari? Tidak sampai 24 jam.”
Esoknya, 21 Mei 1998 pukul 09:00, tepat hari ini 23 tahun lalu, di Ruang Kredensial Istana Merdeka, dengan mengenakan safari gelap dan peci hitam, Soeharto "memutusken untuk menyataken berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia."
Usai serah-terima singkat kursi kepresidenan kepada Habibie, Soeharto meninggalkan Istana.
Simbol imperium Cendana yang sedang goyah itu merembet pula kepada orang-orang terdekat Soeharto. Tak terkecuali menantunya, Prabowo Subianto.
Ketika mertuanya lengser, Prabowo—putra ekonom Soemitro Djojohadikoesoemo—memegang jabatan sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). Di dunia militer, sang mantu adalah rising star. Baru naik pangkat jadi mayor jenderal, ia sudah naik pangkat sebagai letnan jenderal.
Esok pagi setelah Soeharto mundur, 22 Mei 1998, menurut buku Sintong Panjaitan, Wiranto melaporkan ada pergerakan pasukan Kostrad (yang seharusnya di bawah kendali Prabowo) dari luar Jakarta menuju Jakarta. Prabowo akhirnya dilucuti dari jabatan Pangkostrad. Ia diparkir ke posisi Komandan Seskoad dan belakangan diberhentikan karena kasus penculikan aktivis.
==========
Versi awal artikel ini ditayangkan pada 22 Mei 2017. Kami melakukan penyuntingan ulang dan menerbitkannya kembali untuk rubrik Mozaik.
Editor: Ivan Aulia Ahsan & Fahri Salam
