tirto.id - Kandidat Calon Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menilai Partai Golkar seperti partai rental karena tak bersedia mengusung kadernya sendiri.
"Golkar harus bisa mengusung kadernya untuk ikut pilkada jangan usung yang lain, kayak partai rental," kata Dedi usai menemui Ketua Dewan Pembina Golkar, Aburizal Bakrie di Bakrie Tower, Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan pada Jumat (29/9/2017).
Pernyataan Dedi ini berkaitan dengan isu beredarnya surat rekomendasi DPP Partai Golkar yang mendukung pasangan calon Ridwan Kamil-Daniel Mutaqien sebagai pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilgub Jabar 2018.
Surat tersebut belum terklarifikasi kebenarannya. Namun hingga kini pun, Partai Golkar belum tegas menentukan sikap terhadap calon pasangan cagub-cawagub yang akan diusung pada Pilgub Jabar 2018, termasuk menetapkan Bupati Purwakarta itu sebagai cagub Jabar.
Kendati sikap DPP belum jelas, sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jabar, Dedi mengaku sudah mulai melakukan komunikasi politik dengan sejumlah partai termasuk dengan PDIP dan Partai Hanura. "Komunikasi dengan partai lain sudah dilakukan, tapi kalau yang resmi pertemuan sudah dilakukan dengan PDIP," kata Dedi.
Dedi mengklaim, kader Partai Golkar di Jawa Barat juga sudah melakukan komunikasi politik dengan Partai Gerindra. "Teman-teman di daerah juga banyak diskusi intens dengan Gerindra sekarang, dengan semua yang memiliki potensi yah kita diskusi. Politik inikan bersahabat bukan bermusuhan," kata Dedi.
Ia juga memaparkan selama kepemimpinannya memimpin Partai Golkar di Jabar telah berkontribusi sebesar 20 persen bagi suara Golkar di tingkat nasional yang sedang mengalami tren penurunan.
Seperti dilaporkan Antara, Selasa kemarin, ribuan kader Partai Golkar se-Jawa Barat mendesak agar DPP Partai Golkar segera mengeluarkan surat rekomendasi pencalonan Dedi Mulyadi sebagai cagub Jabar 2018. Mereka menyampaikan aspirasinya dengan mendatangi kantor Kantor DPD I Golkar Jawa Barat, di Kota Bandung.
Menurut mereka, pencalonan Dedi Mulyadi pada Pilgub Jabar merupakan kesepakatan pengurus Golkar seluruh kabupaten/kota di Jabar melalui Rapimda Partai Golkar pada 26 April 2017, di Kabupaten Karawang. "Kita meminta DPP segera mengeluarkan surat rekomendasi, karena Dedi Mulyadi diusung pada Pilgub Jabar sesuai dengan mekanisme partai," kata Doni, pengurus Partai Golkar Kabupaten Bandung.
Selain itu, ribuan kader Golkar se-Jabar juga menuntut agar DPP Golkar tidak melakukan politik transaksional. "Suara Golkar suara rakyat, bukan suara elit. Jangan sampai Golkar tergadai oleh politik transaksional, karena Golkar milik rakyat," kata dia.
Penulis: Agung DH
Editor: Agung DH
