Contoh Soal UAS PKN Kelas 10 Semester 1 Kurikulum Merdeka

tirto.id - Contoh soal Ujian Akhir Semester (UAS) atau Penilaian Akhir Semester (PAS) untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) kelas 10 semester 1 Kurikulum Merdeka biasanya dibutuhkan para siswa untuk latihan mengerjakan ujian.

Sementara bagi para guru, contoh soal UAS mata pelajaran PKN kelas 10 semester 1 juga diperlukan untuk bahan evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan.

Beberapa materi PKN Kelas 10 SMA yang diajarkan dalam Kurikulum Merdeka antara lain adalah tentang Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kurikulum Merdeka sendiri merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana kontennya lebih optimal dengan tujuan peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.

Berikut ini contoh soal-soal yang disertai kunci jawaban UAS mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) Kelas 10 semester 1 yang diajarkan dalam Kurikulum Merdeka.

Soal UAS PKN Kelas 10 Semester 1 Kurikulum Merdeka dan Kunci Jawabannya

1. Perhatikan pernyataan berikut ini :

• Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara
• Menetapkan Peraturan Pemerintah
• Memberi grasi, amnesty, abolisi dan rehabilitasi
• Mengajukan rancangan Undang-undang kepada DPR

Dari pernyataan di atas yang merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala negara adalah .....

1. 1 dan 2
2. 1 dan 3
3. 1 dan 4
4. 2 dan 3
5. 2 dan 4

Jawaban: C

2. Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi yang bekerja dan menjalankan tugas untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan dalam mencapai tujuan negara. Pada dasarnya pemerintah memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan, di bawah ini yang termasuk salah satu fungsi pemberdayaan adalah .....

1. Pemerintah memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan
2. Membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat.
3. Mendorong dan memfasilitasi terlaksanaya pembangunan yang mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi juga mental spriritual.
4. Memfasilitasi masyarakat dalam menghadapi persoalan hidup
5. Memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata

Jawaban: A

3. Praktek penyelenggaraan negara menurut UUD 1945 memungkinkan adanya hubungan kerja sama antar-lembaga negara. Kerja sama yang mungkin terjadi antara DPR, MK dan MPR adalah dalam hal .....

1. Pemberhentian presiden
2. Perubahan naskah UUD
3. Pemilihan presiden dan wakil presiden
4. Pemilihan calon hakim agung.
5. Pembuatan Undang – undang

Jawaban: A

4. Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan Negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk Undang Undang. Hal tersebut diatur dalam pasal.....

1. 20 Ayat (1)
2. 20 Ayat (2)
3. 20 Ayat (3)
4. 21 Ayat (1)
5. 21 Ayat (2)

Jawaban: A

5. Bunyi klakson yang keluar dari kendaraan bermotor sering memancing emosi. Pasalnya pengemudi lain merasa tersinggung dengan klakson yang dibunyikan berulang dengan tujuan untuk meminta jalur. Bahkan gara-gara bunyi klakson perkelahian antar pengemudi terjadi. Jika dikaitkan dengan nilai keadilan Pancasila,kasus tersebut tidak akan terjadi apabila .....

1. Pemerintah peka terhadap keinginan warga negara
2. Masyarakat mengetahui hak dan kewajiban pemerintah
3. Pemerintah memberikan kebebasan kepada warga negara
4. Warga negara melaksanakan hak dan kewajibanya
5. Warga negara mendapatkan haknya secara bebas dari negara

Jawaban: D

6. Menurut John Locke kekuasaan negara dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu .....

1. Kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif
2. Kekuasaan eksaminatif, kekuasaan moneter, kekuasaan federatif
3. Kekuaasaan konstitutif, kekuasaan moneter, kekuasaan legislatif
4. Kekuasaan kehakiman, kekuasaan yudikatif, kekuasaan legislatif
5. Kekuasaan konstitutif, kekuasaan moneter, kekuasaan legislatif

Jawaban: A

7. Warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara. Oleh karena itu seorang warga negara .....

1. Memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota negara
2. Dilarang mengikuti pemilihan umum yang diadakan negara
3. Tidak boleh menuntut hak warga negara
4. Tidak bisa meminta bantuan hukum pada negara
5. Memiliki paspor negara lain

Jawaban: A

8. Tempat yang menurut kebiasaan internasional diakui sebagai daerah kekuasaan suatu negara meskipun tempat itu sangat nyata berada di wilayah negara lain adalah .....

1. Wilayah Darat
2. Wilayah Laut
3. Wilayah Udara
4. Wilayah Ekstrateritorial
5. Wilayah Kontinen

Jawaban: D

9. Konsep yang dimuat pemerintah Indonesia berdasarkan Deklarasi Juanda kemudian diakui dalam konsep hukum laut Indonesia tahun 1982. Perairan laut Indonesia berdasarkan konsep hukum laut Indonesia adalah .....

A. zona hukum laut

B. zona perairan Indonesia

C. zona laut teritorial

D. zona laut perairan

E. zona teritorial

Jawaban: C

10. Sebagai suatu negara kepulauan, Indonesia mempunyai beberapa batas wilayah dengan negara lain baik daratan maupun lautan. Di sebalah barat negara Indonesia berbatasan dengan .....

1. Samudera Hindia
2. Negara Malaysia
3. Timor Leste
4. Perairan Australia
5. Papua Nugini

Jawaban: A

11. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orangtuanya, dengan tidak mengindahkan di mana ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan adalah .....

1. Hak opsi
2. Ius soli
3. Hak repudiasi
4. Naturalisasi
5. Ius sanguinis

Jawaban: E

12. Presiden merupakan salah satu lembaga negara di tingkat pusat, sebagai lembaga negara presiden mempunyai kewenangan yang begitu luas, yakni sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Salah satu tugas Presiden sebagai kepala pemerintahan Indonesia ialah .....

1. Menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain
2. Memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya
3. Memberi amnesti dan abolisi
4. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
5. Mengangkat dan memberhentikan Menteri

Jawaban: E

13. Dalam sistem ketatanegaraan kita lembaga negara masih dimungkinkan untuk saling bekerja sama meski dalam kekuasaan negara yang berbeda. Dewan Perwakilan daerah mempunyai tugas utama untuk membuat Undang-Undang, namun juga ada lembaga negara lain yang bisa ikut untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang. Lembaga pemerintahan yang berhak mengajukan rancangan undang-undang adalah .....

1. DPR dan MK
2. DPD dan presiden
3. Presiden dan MA
4. MPR dan presiden
5. DPR dan MPR

Jawaban: B

14. Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan disebut hak .....

1. Berpendapat
2. Legislasi
3. Pengawasan
4. Interpelasi
5. Angket

Jawaban: E

15. Dewasa ini banyak Peraturan Daerah yang bertentangan dengan pearturan yang lebih tinggi, misalnya lahirnya Perda Kabupaten Tangerang tentang Kamtibmas yang justru membatasi perempuan untuk keluar malam. Hak untuk menguji secara material Perda tersebut merupakan tugas dari .....

1. Mahkamah Agung
2. DPRD Propinsi
3. Gubernur
4. Mahkamah Konstitusi
5. Dewan Perwakilan Daerah

Jawaban: A