Cermin Retak Integritas Elite, Haruskah Publik Menyerah?

tirto.id - Ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menyuguhkan drama hukum dan politik yang menghentak publik. Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti dokumen meyakinkan yang menunjukkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau sertifikat kesetaraan tingkat SLTA. Kendati permohonan pemohon tidak diterima karena persoalan legal standing dan batas kewenangan penyelesaian PHPU, fakta persidangan MK telah menyisakan catatan penting. Catatan itu bahkan melampaui urusan legalitas formal yang dipersoalkan, yakni masalah fundamental negeri ini yang bernama etika, kejujuran, dan integritas.

Dalam kehidupan bernegara, keabsahan dokumen administratif menjadi salah satu tolak ukur dari hadirnya kejujuran publik. Ketika pejabat publik gagap menunjukkan bukti kelulusan pendidikannya, maka legitimasi moral menjadi pemimpin itu sudah sepatutnya dipertanyakan. Pertanyaan sederhana itu bisa dikaitkan dengan persyaratan umum untuk menjadi pegawai BUMN atau swasta saja patokannya adalah minimal sarjana. Lantas, bagaimana mungkin untuk menjadi pemimpin sebuah negara sebesar Indonesia ini, sekolah setingkat SLTA saja tak dicapai?

Mengutip kata tokoh fiksi Nagabonar: apa kata dunia?!

Berdasarkan fakta persidangan MK kemarin, sesungguhnya telah terlihat bahwa negeri ini memang sedang tidak baik baik saja. Integritas politik di Indonesia hari ini rasanya sudah cukup mencemaskan. Kasus riwayat pendidikan pejabat publik semacam Gibran ini bukan menjadi peristiwa baru. Ia sudah menjadi gejala dari penyakit kronis yang menggerogoti perilaku elite politik. Bahkan, tak sedikit juga muncul keraguan untuk mempertanyakan apakah deretan gelar menterang semacam doktoral atau profesor yang melekat di depan nama elite politik memang sudah melalui proses sekolah yang benar atau hanya didapat dari jalur instan?

Semua gejala ini telah menunjukkan bahwa syahwat politik elite dan penguasa sudah jauh lebih besar dibandingkan ikhtiarnya untuk mempertahankan nilai nilai kebenaran. Nilai integritas berupa keutuhan antara ucapan, tindakan, dan fakta, seakan sudah menjadi barang mewah. Barang mewah itu pada akhirnya harus berhadapan dan dipaksa kompromi dengan para elite politik yang membutuhkan validasi status sosial dan kekuasaan yang mereka genggam. Di sinilah publik dipaksa untuk menerima norma baru yang destruktif bahwa menghalalkan segala macam cara bisa dilakukan demi merebut dan mempertahankan kekuasaan.

Padahal jika berkaca pada sejarah, pendiri negeri ini telah mengajarkan keteladanan. Mohammad Hatta, sang proklamator, adalah monumen bernyawa dari nilai kejujuran. Bung Hatta yang menjunjung tinggi kedisiplinan dan transparansi bahkan pernah menolak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya. Hingga akhir hayatnya, impian Bung Hatta untuk membeli sepasang sepatu Bally tak pernah terwujud karena ia menolak memanfaatkan posisinya untuk memperkaya diri.

Demikian pula dengan Sutan Sjahrir. Sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia, Sjahrir hidup dalam kesederhanaan yang bersahaja. Ia memandang kekuasaan sebagai tanggung jawab moral, bukan panggung penguasaan aset. Bagi Hatta dan Sjahrir, kehormatan seorang pemimpin terletak pada kebersihan nama dan keteguhan prinsip, bukan pada kilau atribut formal dengan mencantumkan deretan gelar.

Selanjutnya memasuki era pasca-kemerdekaan, sosok seperti mantan Kapolri Jenderal Hoegeng Iman Santoso dan mantan Jaksa Agung Baharuddin Lopa mempertegas standar integritas dan etika moral pada masa mereka berkuasa. Hoegeng menolak segala bentuk suap dan kemewahan, dan tak gentar untuk memilih hidup melarat ketimbang mengorbankan kejujuran profesinya. Lalu Baharuddin Lopa, dengan keberaniannya, tidak ragu mengembalikan uang bensin dinas jika kendaraan tersebut dipakai untuk urusan keluarga. Bagi mereka, integritas bukan bahan jualan kampanye, melainkan komitmen hidup yang tidak bisa ditawar.

Restorasi Komunikasi Politik

Dengan kondisi yang terjadi hari ini, semuanya menunjukkan perlu adanya pembenahan mendasar. Bicara soal integritas tidak boleh berhenti hanya sebatas jargon di spanduk atau narasi manis dalam pembentukan citra (image building). Strategi pencitraan yang mengaburkan fakta justru menjadi racun yang mengikis kepercayaan publik.

Dari sisi komunikasi politik, langkah konkret sudah wajib dilakukan. Di sini perlu didorong dilakukannya transparansi yang radikal. Pejabat publik dan partai politik harus menerapkan audit rekam jejak secara terbuka, salah satunya adalah pendidikan. Komunikasi yang dibangun harus berbasis data, bukti otentik, dan fakta yang terverifikasi, bukan retorika yang berkelit di balik celah hukum.

Selanjutnya, perlu juga dilakukan komunikasi berbasis pengakuan. Ketika terjadi kekeliruan atau ketidaksesuaian data publik, strategi komunikasi terbaik adalah kejujuran (radical honesty) dan akuntabilitas, bukan pengalihan isu atau penyangkalan yang merusak kredibilitas institusi atau personanya.

Lantas hal yang tak kalah pentingnya lagi adalah penguatan literasi politik publik. Institusi politik harus memfasilitasi ruang dialog publik yang kritis, di mana klarifikasi atas integritas kandidat disikapi sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, bukan dilihat sebagai serangan politik atau kampanye hitam.

Semua itu memang terasa teoritis. Namun semua gagasan itu harus menjadi pijakan jika ingin keluar dari jebakan hipokrasi kaum elite penguasa. Sebagaimana diungkapkan oleh negarawan Inggris, Alexander Pope: "An honest man's the noblest work of God"— seorang yang jujur adalah karya Tuhan yang paling mulia.

Meskipun ujian integritas bangsa ini terasa berat, namun optimisme untuk Indonesia tidak boleh padam. Kesadaran kritis masyarakat yang kian meninggi serta desakan transparansi di era digital telah menjadi modal sosial yang sangat berharga hari ini. Selama rakyat terus menagih keteladanan dan tidak lelah merawat ingatan atas nilai-nilai pendiri bangsa, Indonesia rasanya masih memiliki peluang untuk melahirkan generasi pimpinan baru yang berintegritas tinggi, jujur, dan bermartabat.

Keyakinan inilah yang harus terus ditanamkan dan dipupuk. Perjuangan hari ini memang sudah jauh berbeda dengan musuh yang pernah dihadapi para pendiri negeri di masa lampau. Namun semuanya memiliki satu benang merah yang sama; jangan pernah menyerah!