tirto.id - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyalurkan bantuan dana siap pakai (DSP) sebesar Rp4,25 miliar kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah untuk penanganan darurat bencana banjir.
Dari jumlah itu, Rp3,25 miliar bakal diberikan kepada 13 wilayah administrasi tingkat kabupaten dan kota. Masing-masing wilayah mendapat bantuan sebesar Rp250 juta.
Kemudian Pemprov Jateng mendapat bantuan sebesar Rp1 miliar dari total DSP tersebut. Bantuan itu bertujuan untuk mendukung operasional penanganan darurat di wilayah terdampak bencana di Jateng.
BNPB juga menyerahkan bantuan logistik dengan total senilai Rp1,5 miliar kepada wilayah terdampak masing-masing Rp100 juta. Yakni untuk Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes.
Selanjutnya, masing-masing Rp150 juta untuk Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. Serta sebesar Rp200 juta untuk Kota Semarang yang memiliki dampak banjir terluas.
“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus dipenuhi pemerintah, masyarakat yang sudah menderita harus segera kita penuhi kebutuhan dasarnya,” tegas Suharyanto lewat keterangan tertulis pada Senin (2/1/2022) malam.
Suharyanto mengimbau agar segera didirikan pos komando tanggap darurat serta disiapkan pos pengungsian yang layak. Hal itu disertai dengan dapur lapangan dan fasilitas kesehatan (faskes) yang memadai.
Suharyanto menyatakan kepala daerah otomatis menjadi komandan penanganan tanggap darurat bencana.
“Sehingga penanganan dapat satu komando dan lebih terkoordinasi karena pemerintah daerah yang lebih paham kondisi di lapangan,” kata Suharyanto.
Suharyanto juga meminta kepada Pemprov Jateng untuk menjadikan kejadian bencana kali ini sebagai momentum guna melakukan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik.
“Setelah masa tanggap darurat ini selesai, kepala daerah segera susun kebutuhan prioritas untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, apa yang mau dibangun, apa yang diperlukan sehingga ketika terjadi lagi hujan dengan intensitas tinggi di masa mendatang, kejadian seperti ini tidak akan terulang,” kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyampaikan bahwa puncak musim hujan di Provinsi Jateng bakal terjadi pada Januari-Februari 2023. Selain hujan, wilayah Provinsi Jateng juga berpotensi mengalami gelombang tinggi dan angin.
Sejak Minggu (1/1/2023), BNPB bersama BMKG sudah mengoperasikan satu pesawat Casa TNI untuk menerapkan teknologi modifikasi cuaca (TMC) di wilayah Jateng. Upaya ini diharapkan bisa mengurangi intensitas hujan yang turun ke daratan.
“Garam akan ditabur di atas Laut jawa sehingga awan-awan dipaksa menurunkan hujannya sebelum memasuki wilayah Jawa Tengah. Kita memang tidak bisa mencegah, namun harapannya dapat mengurangi intensitas hujan yang tadinya lebat menjadi sedang, dan sedang menjadi ringan,” kata Dwikorita.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo berterima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh BNPB, khususnya bantuan TMC.
“Dua hari ini hujannya berhenti berkat TMC yang dilakukan oleh BNPB dan BMKG, berhasil, sehingga banjir bisa surut,” kata Ganjar dalam kesempatan yang sama.
Penulis: Farid Nurhakim
Editor: Gilang Ramadhan
