tirto.id - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menuturkan program percepatan dan perluasan digitalisasi berhasil meningkatkan penerimaan daerah. Dia juga mengklaim program tersebut mendorong perekonomian nasional.
Program yang dijalankan oleh pemerintah daerah (pemda) yang berkolaborasi bersama Satuan Tugas (Satgas) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dibentuk oleh BI.
“Pemerintah daerah yang sukses melakukan TP2DD, penerimaannya semakin meningkat, pengeluarannya semakin cepat, ekonomi tumbuh semakin bagus, dan rakyat senang,” kata Perry dalam sambutan Rakornas TP2DD dikutip dari Antara, Selasa (6/12/2022).
Dengan adanya program tersebut, dia mengungkapkan indeks elektronifikasi transaksi pemda meningkat 42 persen per semester I-2022. Transaksi pemda yang sudah di elektronikasikan, meliputi pajak mencakup 94 persen, retribusi 74,7 persen, belanja langsung 96,4 persen, dan belanja tidak langsung 95,9 persen.
Program tersebut juga mendorong penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), yang sudah mencapai 30 juta pengguna per November 2022 dan diperkirakan akan mencapai 45 juta pengguna pada 2023.
“(QRIS) akan kita sambungkan secara multilateral, plotting dengan Malaysia tahun depan, kemudian dengan Singapura dan Filipina. Dalam dua tahun ke depan tidak hanya bilateral tapi multilateral,” kata Perry.
Lebih lanjut, penggunaan BI Fast atau fast payment juga tercatat meningkat. Terlihat sebanyak 75 persen lembaga jasa keuangan sudah menggunakan layanan tersebut.
“Dalam industri keuangan sudah end to end antara perbankan, lembaga keuangan non bank, e-commerce sudah diintegrasikan. Menggunakan BI Fast biaya murah maksimum Rp2.500” bebernya.
Dalam kesempatan ini, dia mengapresiasi kinerja pemda bersama Satgas TP2DD dalam mempercepat dan memperluas digitalisasi di daerah, sehingga memberikan dampak terhadap perekonomian daerah tersebut.
Dia menjelaskan, selama ini berbagai inisiatif terus dilakukan oleh pemda bersama Satgas TP2DD, seperti mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan digitalisasi pembayaran. Melalui ekstensifikasi penggunaan instrumen dan kanal pembayaran, seperti QR Code Indonesian Standard (QRIS).
Selain itu, juga mendorong interkoneksi dan interoperabilitas layanan sistem pembayaran, mendorong penggunaan platform e-commerce untuk pembayaran pajak dan retribusi, memetakan profil ETPD di seluruh pemda dan lainnya.
Editor: Intan Umbari Prihatin
