tirto.id - Tapal batas darat dan laut negara Republik Indonesia (RI) dan Timor Leste masih bermasalah. Berkaitan dengan masalah tersebut Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang Brigjen TNI Heri Wiranto dan berharap pemerintah pusat segera menyelesaikan masalah tersebut karena hingga saat ini belum ada kata sepakat di antara kedua negara.
"Kita sebagai pihak keamanan hanya bertugas untuk mengamankan wilayah perbatasan dan selalu mendukung program pemerintah. Namun masalah tapal batas ini merupakan tugas dari pemerintah pusat," kata Heri seperti dilaporkan Antara di Kupang, Kamis (25/2/2016).
Heri menjelaskan saat ini masih ada dua wilayah yang masih bermasalah dan belum diputuskan yakni, di Noebesi dan Citrana di kecamatan Amfoang Timur. Selain itu, kata Heri, ada juga wilayah yang sudah diputuskan tetapi masih ada perbedaan pendapat masyarakat yang ada di Bijael Sunan di Manusasi, Kecamatan Miomafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara.
"Tugas kami sebagai TNI adalah menjalin komunikasi yang baik antara warga sekitar agar tidak terjadi konflik yang menyebabkan tidak berjalan dengan baiknya komunikasi yang baik antar Indonesia dengan Timor Leste," tuturnya.
Heri menambahkan selain batas darat, ada batas laut yang saat ini belum ditetapkan secara pasti.
Batas Laut RI-Timor Leste Belum Tuntas
Di tempat terpisah, pemerhati masalah Laut Timor, Ferdi Tanoni mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengambil langkah konkrit.
"Penyelesaian batas darat antara kedua negara memang juga penting, namun lebih penting dan utama yang harus diprioritaskan adalah batas laut kedua negara, karena banyak kandungan sumber daya alam yang terdapat di Laut Timor," kata Ferdi
Menurut Ferdi, jika Indonesia terjebak untuk menyelesaikan batas darat terlebih dahulu, maka Laut Timor yang kaya akan sumder daya alam minyak dan gas bumi itu, bisa saja seluruhnya jatuh ke tangan Timor Leste dan Australia.
"Setelah Timor Timur lepas dari Indonesia pada 1999 dan akhirnya memproklamirkan kemerdekaannya pada Mei 2002, batas wilayah perairan laut antara Indonesia, Australia dan Timor Leste harus mendapat prioritas penyelesaian terlebih dahulu," ujarnya
