tirto.id - Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Didid Noordiatmoko mengakui gagal dalam membangun ekosistem bursa kripto di Indonesia. Padahal tata kelola seluruh ekosistem terkait pendirian bursa kripto sudah digodok sejak lama.
"Ini adalah catatan besar buat kami. Padahal di akhir tahun lalu ini sudah menjadi janji Bappebti untuk mewujudkan di 2023. Jadi di sini kami harus mengakui ketidak berhasilan Bappebti membangun bursa, kliring, dan pengelola terkait dengan aset kripto," kata dia dalam acara Outlook Bappebti 2023, di Jakarta, Rabu (4/1/2023).
Didid menjelaskan dalam pelaksanaanya pihaknya ingin seluruh ekosistem berjalan dengan baik sehingga semua rencana terkait pendirian bursa, kliring, dan pengelola kripto dapat memenuhi kriteria. Tetapi dalam perjalanannya, Bappebti kesulitan mencari benchmark atau patokan negara-negara mana sudah memiliki bursa kripto yang baik.
"Kami kesulitan mencari benchmarking sesuai dengan Indonesia sehingga ini membuat keterlambatan," imbuhnya.
Lebih lanjut, dia menuturkan keterlambatan pembangunan bursa dan ekosistem menyulitkan Bappebti. Karena saat ini di lapangan hanya terdapat pedagang fisik kripto dan pelanggan saja. Ketika ada sedikit permasalahan di pedagang fisik atau pelanggan, maka tanggung jawabnya ada di Bappebti.
"Sehingga risiko di Bappebti tidak bisa kami bagi dengan lain," katanya.
Dia menuturkan, seandainya saja bursa kripto, kliring dan pengelolaannya didirikan maka risiko besar itu bisa dibagi. Ketika ekosistem itu semua tidak ada, maka otomatis Bappebti yang akan ambil risiko itu.
"Dan ini juga saya sampaikan di rapat pimpinan di Kemendag membuat saya sering sakit perut ketika kemarin ada kasus Zipmek kasus FTX itu seketika mules karena bagaimanapun bappebti menanggung," katanya.
Didid menyebut, Bappebti sendiri sebetulnya ingin bursa kripto dan ekosistemnya berdiri secepatnya. Namun di sisi lain juga, Bappebti menginginkan bursa dan ekosistemnya itu bisa sebaik mungkin.
"Hal ini akan kami upayakan bisa selesai di 2023. Atau nanti kita tuangkan dalam PP masa peralihan UU P2SK," katanya.
"Jadi kita akan upayakan bursa ini bisa secepatnya selesai karena jika tidak Bappebti akan tanggung sendirian risikonya. Upaya kami mencari inovasi kebijakan agak terganggu karena kami akan lebih fokus melakukan. pengawasannya," sambungnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga mengatakan, pembentukan bursa kripto saat ini tengah digodok oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Diharapkan kehadiran bursa kripto bisa selesai secepatnya.
"Mudah-mudahan, insya Allah kalau memang semuanya sudah lengkap, komplit, syaratnya sudah beres, dan semua prosedur terpenuhi dengan lengkap dengan baik ya itu akan secepatnya," kata dia ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa (11/10/2022).
Dia menjelaskan, prioritas dasar pemerintah dalam pembuatan bursa kripto ini agar memberikan proteksi perlindungan terhadap konsumen. Dalam pelaksanaanya, pemerintah juga memikirkan bagaimana mengatur proses penyimpanan aset dan dananya supaya tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan.
"Kita tidak mau konsumen tidak terlindungi, nah untuk melindungi konsumen itu perlu banyak prosedur. Jangan sampai kita buru-buru, tiba-tiba ada yang belum lengkap nanti malah ada yang jadi kurang baik," katanya.
"Kita mau semuanya lengkap semuanya aman, konsumen terlindungi, karena prioritas kami adalah perlindungan terhadap konsumen. Tujuan bursa itu kan itu," sambung Jerry.
Sebagai informasi saja, total nilai transaksi kripto di dalam negeri pada Januari-Agustus 2022 mencapai Rp249,3 triliun, turun 56,35 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.
Pada 2021, total nilai transaksi perdagangan aset kripto di Indonesia mencapai Rp859,5 triliun. Sementara itu dari sisi jumlah investor, per Agustus 2022, Indonesia memiliki 16,1 juta pelanggan aset kripto atau rata-rata setiap bulan jumlah pelanggan terdaftar bertambah sebesar 725 ribu.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
