tirto.id - Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan pengelola tunggal kawasan Gunung Bromo, Tengger, dan Semeru yakni Badan Otorita Bromo-Tengger-Semeru (BTS) akan mulai bekerja per Juli 2016. Badan otorita ini diharapkan bisa mengembangkan kawasan tersebut menjadi destinasi wisata dunia.
"Badan otorita adalah perwakilan Pemerintah Pusat di daerah yang fokusnya menjadikan kawasan BTS menjadi destinasi luar biasa," kata Menpar usai membuka "Majapahit Travel Fair" 2016 di Surabaya, Kamis (14/4/2016) malam.
Menurut Menpar tujuan dibentuknya badan otorita tersebut karena pemerintah ingin memfokuskan satu manajemen mengelola satu destinasi wisata sehingga tidak berbenturan dengan pengelola lain.
Selama ini, kata Menpar, kelemahan pengembangan wisata di Indonesia adalah banyaknya pengelola di satu destinasi. Kasus itu terjadi di mana-mana termasuk di kawasan Bromo Tengger Semeru. Oleh karena itu, pihaknya menyepakati satu destinasi dikelola oleh satu pengelola, yaitu badan otorita.
Dengan adanya satu pengelola BTS, kata dia, maka masyarakat atau pihak yang berkeinginan memberikan usulan dan masukan bisa berkoordinasi dengan badan otorita karena merupakan perwakilan dari seluruh kementerian.
"Jadi tidak perlu datang ke Jakarta karena di daerah sudah ada perwakilan seluruh menteri terkait," kata Arief.
Mantan Direktur Utama PT Telkom Indonesia itu juga mengatakan, ke depan badan otorita akan memiliki dua lapisan, yaitu dewan pengarah diketuai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya RI Rizal Ramli, dan badan pelaksana, diketuai oleh dirinya sendiri selaku Menteri Pariwisata.
"Sedangkan anggota dewan pengarah adalah seluruh menteri terkait, seperti Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan menteri terkait lainnya, kemudian anggota badan pelaksana berasal dari kalangan profesional," katanya.
Sebelumnya, kata Arief, Presiden Joko Widodo telah menetapkan kawasan Bromo-Tengger-Semeru sebagai satu dari 10 destinasi wisata paling menarik di Indonesia. Sebagai wujud keseriusan pengembangan, Pemerintah Pusat akan mengucurkan anggaran sekitar Rp10 triliun dengan pengelolaan di tangan Badan Otorita BTS.
"Anggaran bukan hanya mengurusi lokasi utamanya, tapi infrastruktur seperti akses jalan, jalan penghubung atau jembatan, penginapan, pelabuhan serta infrastruktur pendukung lain," katanya. (ANT)
