Muhammad Naufal

Pratikno mengatakan, pemerintah akan memetakan program jangka pendek maupun jangka panjang lewat platform yang dibuat tersebut.

Tito beranggapan, model hunian vertikal seperti rusun dinilai mampu memudahkan penyediaan berbagai fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat.

Muhaimin mengklaim, keberadaan Badan Vokasi Nasional penting agar SMK menghasilkan lulusan yang terampil serta dapat bersaing di pasar kerja internasional.

Seskab Teddy mengklaim keberhasilan suatu kebijakan pemerintah sangat bergantung pada keakuratan data.

MK tidak memungkiri pengaturan HAT menjadi bagian menunjang daya tarik investor, tetapi harus tetap berdasarkan aturan konstitusi yang berlaku.

Penguatan kemitraan ini guna mendukung strategi penanggulangan terorisme.

Gelar kehormatan "Petua Panglima Hukom Nanggroe" diberikan kepada Tito Karnavian dalam menjaga ketentraman dan ketertiban Aceh saat jabat Kapolri.

Pertimbangan MK menyebutkan tidak adanya frasa "setingkat menteri" dalam penjelasan Pasal 11 Ayat (2) UU 2 Tahun 2002.

Hakim MK menilai frasa "mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian" adalah persyaratan yang wajib anggota Polri menduduki jabatan sipil.

Dalam pembacaan putusan, Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak jelas alias obscuur.