tirto.id - Buku How Democracies Die ramai diperbincangkan publik usai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunggah fotonya yang sedang membaca buku tersebut ke akun media sosial Instagram.
Unggahan Anies tersebut di-like lebih dari 280 ribu akun dan kolom komentar yang mencapai lebih dari 11 ribu pada Senin (23/11/2020).
How Democracies Die adalah buku yang ditulis oleh profesor Harvard, Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt. Keduanya profesor untuk ilmu pemerintahan.
Selama bertahun-tahun keduanya meneliti terkait demokrasi, apa yang membuat demokrkasi menjadi sehat dan kuat serta apa yang dapat menghancurkan demokrasi di suatu negara.
Dalam film, demokrasi kadang digambarkan dengan kudeta yang menjatuhkan pemerintah, demo di ibu kota, darurat militer diberlakukan dan media diambil alih.
Namun dalam buku How Democracies Die menjelaskan bagaimana demokrasi mati secara perlahan di tangan pejabat terpilih atau presiden.
Bagi Levitsky dan Ziblatt, "kemunduran demokrasi hari ini dimulai dari kotak suara." Empat indikator utama yang harus diperhatikan adalah:
- Penolakan (atau komitmen yang lemah terhadap) aturan main yang demokratis;
- Penolakan legitimasi lawan politik;
- Toleransi atau dorongan kekerasan;
- Kesiapan untuk membatasi kebebasan sipil lawan, termasuk media.
Selain melalui kotak suara, dalam buku How Democracies Die, terdapat satu bab yang membahas tentang "Fateful Alliances." Levitsky dan Ziblatt menulis dalam bukunya bahwa terdapat cara lain yang digunakan untuk berkuasa, selain melalui pemilu yakni bersekutu dengan politikus mapan.
Dalam buku How Democracies Die, keduanya memperingatkan bahwa demokrasi di Amerika Serikat dalam "masalah".
Selain itu, politikus di Amerika juga membuang norma lama yang telah menjaga keseimbangan politik Amerika dan mencegah jenis konflik yang dapat mengarah pada situasi negara yang represif.
Dalam wawancara khusus dengan Dave Daview dari NPR, Steven Levitsky mengatakan demokrasi telah mati sejak 30 tahun yang lalu usai Perang Dingin.
"Pemerintah terpilih menggunakan lembaga demokrasi untuk melemahkan dan menghancurkan demokrasi. Kami berharap lembaga demokrasi Amerika akan selamat dalam proses ini," kata Levitsky.
Penggunaan kekuasaan dan lembaga demokrasi untuk menghancurkan demokrasi bukanlah produk satu atau dua hari, tetapi bertahun-tahun dan dilakukan secara bertahap.
"Itulah salah satu hal yang membuatnya sangat sulit, baik untuk pelajari maupun sebagai warga negara untuk mengenali apa yang terjadi," kata Daniel Ziblatt.
Ia mengatakan otoritas pemilu berkuasa secara demokratis. Mereka seringkali memiliki legitimasi demokratis sebagai hasil dari pemilihan.
Ada semacam pemotongan bertahap di lembaga-lembaga demokrasi, semacam memiringkan "lapangan bermain" untuk keuntungan petahana, sehingga menjadi semakin sulit untuk menyingkirkan petahana melalui cara-cara demokratis.
"Di akhir proses yang mungkin butuh waktu bertahun-tahun, mungkin butuh satu dekade.... Di akhir proses itu, petahana memiliki kekuasaan yang kuat," kata Ziblatt.
Ziblatt memberi contoh Turki dalam 10 tahun terakhir yang mana Presiden Erdogan memperkuat posisinya dalam pemerintahan dan melemahkan oposisi sehingga ia semakin sulit digulingkan.
"Jadi mungkin pemilu akan terus digelar, tetapi pemilu cenderung berpihak pada petahan. Pemilu tak lagi adil," tegas Ziblatt.
Ia juga mengatakan bahwa melalui berbagai mekanisme, presiden mampu tetap berkuasa dan menahan kritik, meski dukungan publik mungkin belum sepenuhnya ada.
Misalnya, tindakan keras terhadap media dan menggunakan lembaga yang dapat digunakan oleh seorang petahana untuk mempertahankan kekuasaannya.
"Seperti yang dikatakan Daniel Ziblatt, sangat sering akhir-akhir ini, konstitusional demokrasi tetap ada, tetapi substansi yang sebenarnya dihilangkan," kata Levitsky menyambung pernyataan Ziblatt.
Selain Turki, keduanya juga sepakat bahwa demokrasi juga tak lagi berjalan baik di Rusia.
"Rusia tidak pernah benar-benar demokrasi. Jika itu adalah demokrasi, itu adalah salah satu yang sangat singkat. Tapi ya, Rusia memiliki ciri-ciri demokrasi. Mereka masih mengadakan pemilihan. Mereka punya Parlemen. Namun dalam praktiknya, ini adalah otokrasi langsung," kritik Levitsky.
Toleransi dan Menahan Diri dalam Demokrasi
Buku Levitsky dan Ziblatt yang diterbitkan di awal Januari 2018 ini melihat bagaimana institusi Demokrasi dapat dirongrong oleh tokoh otoriter. Dan itu menimbulkan pertanyaan apakah Presiden Trump adalah ancaman bagi demokrasi Amerika?
Amerika Serikat dikenal memiliki konstitusi yang dihormati secara luas. Ada seperangkat aturan yang harus dipatuhi, tetapi Levitsky dan Ziblatt menegaskan bahwa seperangkat aturan saja tidak cukup untuk memastikan bahwa institusi demokrasi menjadi kuat.
"Aturan itu sendiri, terutama dalam Konstitusi yang sangat sederhana dan pendek seperti yang berlaku di Amerika Serikat, tidak akan pernah bisa - tidak pernah bisa sepenuhnya memandu perilaku. Jadi perilaku kita perlu dipandu oleh aturan informal, oleh norma," kata Levitsky.
"Dan kami fokus pada dua di antaranya secara khusus - apa yang kami sebut saling toleransi, yang benar-benar fundamental dalam demokrasi mana pun."
Mereka memberi contoh sederhana yakni menerima kekalahan saat pemilu. Bahwa meski Anda tidak sepakat atau setuju dalam beberapa hal, Anda harus tetap mengakui bahwa dialah pemenang pemilu.
"Pada akhirnya, mengakui secara terbuka, mengatakan kepada pengikutnya bahwa pihak lain sama-sama patriotik, dan dapat memerintah secara sah," sambung Levitsky.
Selain toleransi, Steve mengatakan unsur penting yakni kesabaran. Meski hal ini sedikit berlawanan dengan intuisi, katanya, tetapi kesabaran itu penting.
"Presiden bisa mengemas Mahkamah Agung. Jika presiden memiliki mayoritas di Kongres dan presiden tidak menyukai susunan Mahkamah Agung, dia dapat mengesahkan undang-undang yang memperluas pengadilan menjadi 11 atau 13 dan diisi dengan sekutunya," kata Levitsky.
Jika Kongres menghalangi agenda Presiden, dia dapat menggunakan serangkaian perintah eksekutif untuk melemahkan keputusan Kongres.
"Apa yang diperlukan agar lembaga-lembaga tersebut berfungsi dengan baik adalah menahan diri. Ini tidak tertulis dalam Konstitusi," kata Levitsky.
Editor: Agung DH
