Alasan Pencopotan Elia Massa dari Dirut Pertamina Dinilai Politis

Alasan perombakan direksi Pertamina termasuk pencopotan Elia Massa Manik dari jabatan Dirut oleh Kementerian BUMN pada Jumat lalu dinilai politis.

"Ini lebih ke unsur politis. Karena pemerintah harus menyiapkan BBM (bahan bakar minyak) Premium sebagai alat pencitraan mereka," kata Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, saat dihubungi di Jakarta, Minggu (22/4/2018).

Menurut Mamit, pemerintah hanya mencari-cari alasan dalam pencopotan tersebut.

Alasan pemerintah mencopot Elia Massa sebagai Dirut BUMN Migas itu karena masalah premium dan tumpahan minyak dinilai kurang tepat.

"BBM premium sendiri kan sudah tidak disubsidi. Tapi memang dibutuhkan masyarakat. Jadi agak sensitif kalau BBM ini hilang," ujar Mamit.

Mamit menilai, sosok Elia Massa masih layak pimpin perusahaan migas nasional itu karena dia sangat vokal jika terjadi masalah-masalah di sektor migas, terutama BBM Premium dan tumpahan minyak di Balikpapan.

"Dia (Elia) dan Iskandar (Direktur Pemasaran) menjadi orang yang vokal terhadap masalah-masalah ini," katanya.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) pada Jumat (20/4/2018) melakukan perombakan terhadap lima direksi. Salah satu diantaranya adalah Direktur Utama Elia Massa Manik yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

Empat direksi lainnya adalah Direktur Pemasaran Korporat Much Iskandar, Direktur Pengolahan Toharso, Direktur Manjemen Aset Dwi Wahyu Daryoto, Direktur Mega Proyek Pengolahan dan Petrokimia Ardhy N Mokobombang.

PT Pertamina kemudian mengangkat Budi Santoso Syarif sebagai Direktur Pengolahan, Basuki Trikora Putra sebagai Direktur Pemasaran Korporasi, Masud Hamid sebagai Direktur Pemasaran Retail, M Haryo Juniarto sebagai Direktur Manajemen Aset, Gandhi Sriwidjojo sebagai Direktur Infrastruktur, Heru Setiawan sebagai Direktur Mega Proyek Pengolahan dan Petrokimia.

Pertamina menjadikan Nicke Widyawati sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Pertamina yang merangkap sebagai Direktur SDM hingga penetapan dirut definitif.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno menuturkan sejatinya beberapa pertimbangan yang menjadi alasan perubahan direksi antara lain adalah karena rangkaian masalah yang menimpa perusahaan beberapa waktu terakhir seperti insiden kilang minyak di Balikpapan, harga BBM, kelangkaan premium serta pembentukan holding BUMN.

"Landasannya SK 39, kita sudah siap holding migas sudah jalan. Lalu dilakukan kajian-kajian komprehensif. Yang paling penting adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," kata Harry.