tirto.id - Pengusaha di pusat perbelanjaan mengklaim omzet turun hingga Rp200 triliun selama masa Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) terhitung sejak Maret sampai September 2020.
Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan penurunan omzet tersebut merupakan hitungan kasar dengan asumsi pendapatan setahun dari pusat perbelanjaan.
"Omzet kami setahun Rp400 triliun. Kalau 50 persen turun jadi sekira Rp200 triliun, ya kerugiannya di situ, tapi kan biayanya tidak bisa menutup," katanya dalam webinar dengan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) dan HIPPINDO, Senin (28/9/2020).
Budihardjo menjelaskan, selama masa adaptasi kebiasaan baru pada Juni-Agustus, pihaknya sudah berupaya untuk melengkapi fasilitas dengan berbagai standar protokol kesehatan. Standar tersebut tentu perlu biaya besar bahkan ada mal yang keluar dana sampai miliaran rupiah.
Setelah dibuat protokol kesehatan yang sudah sedemikian rupa, Pemprov DKI Jakarta justru memberlakukan kembali PSBB. Kondisi ini disebut memberatkan pengusaha untuk mengejar target pajak di tengah hilangnya pendapatan.
"Kami selaku sektor di tengah punya kewajiban ke pemerintah berupa setoran pajak saat mengalami kondisi sulit. Kami ada tanggung jawab ke karyawan juga," terang dia.
Para pengusaha meminta pemerintah untuk memberikan keringanan berupa Pembebasan sementara atas pajak PPH Final Atas Sewa, Service Charge, Penggantian Biaya Listrik, PPH Pasal 21 Pasal 23 Pasal 25, PPH 22 impor, Restitusi PPN dipercepat
“Kemudian pembebasan sementara atas pendapatan daerah Pajak PB1, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Serta subsidi karyawan dengan upah minimum,” katanya.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Zakki Amali
