tirto.id - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Nusa Tenggara Barat mencatat 825 warga di Pulau Lombok dan Sumbawa digigit anjing.
Dari data tersebut, enam orang di Kabupaten Dompu meninggal dunia.
"Itu data per 24 Februari 2019. Sebagian besar korban gigitan anjing ada di Kabupaten Dompu, sebanyak 735 orang. Dan ada 32 positif rabies," kata Kepala Disnakkeswan NTB Budi Septiani, di Mataram, Senin (25/2/2019).
Budi menambahkan, selain Kabupaten Dompu, 33 warga di Kabupaten Bima juga menjadi korban gigitan anjing, namun belum ada yang dinyatakan positif rabies.
Di Kabupaten Sumbawa tercatat 27 orang korban gigitan anjing dan empat diantaranya positif rabies.
Sedangkan di Kota Bima tercatat empat korban gigitan anjing dan di Kabupaten Sumbawa Barat juga ada enam korban.
Budi juga menambahkan di Pulau Lombok hanya dua kabupaten yang belum ada laporan warga digigit anjing, yakni Kabupaten Lombok Barat, dan Lombok Tengah.
Sedangkan di Kota Mataram ada tujuh orang menjadi korban, Kabupaten Lombok Utara 10 orang, dan Lombok Timur empat orang.
"Kalau di Pulau Lombok belum ada korban yang dinyatakan positif terkena rabies. Tapi kami meningkatkan kewaspadaan agar tidak bertambah terus jumlah korban gigitan anjing," ujar Budi.
Menurut Budi, saat ini pihaknya bersama Dinas Peternakan kabupaten/kota se-Pulau Sumbawa sudah berkoordinasi guna pengendalian rabies.
Disnakkeswan NTB juga sudah berkoordinasi dan konsultasi kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian guna membahas perkembangan kejadian luar biasa (KLB) rabies di Kabupaten Dompu, dan Sumbawa.
Upaya sosialisasi bahaya rabies di Kabupaten Dompu, Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Kota Bima juga sudah dilakukan secara terpadu.
"Kami juga sudah melakukan KIE zoonosis rabies di Kabupaten Sumbawa pada 20 Februari 2019," ucapnya.
Budi menambahkan upaya meningkatkan kewaspadaan di Pulau Lombok juga sudah dilakasanakan bersama beberapa para pihak terkait.
Upaya yang dilakukan berupa vaksinasi hewan penular rabies (HPR) berpemilik.
Saat ini operasi gabungan pengawasan lalu lintas HPR di Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, dan Pelabuhan Kayangan, di Kabupaten Lombok Timur juga rutin dilakukan.
"Disnakkeswan NTB juga sudah mengajukan anggaran belanja tak terduga kepada Gubernur NTB," kata Budi.
Penulis: Nur Hidayah Perwitasari
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
