tirto.id - Sejumlah 255 orang calon pegawai negeri Sipil (CPNS) menerima surat keputusan (SK) pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
Pemberian SK PNS ini bertepatan dengan peringatan HUT ke-74 provinsi tersebut yang jatuh pada 19 Agustus 2019.
SK pengangkatan dan pemasangan tanda pangkat kepada ratusan PNS yang mengikuti tes sejak 2018 tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Maluku Murad Ismail kepada dua orang perwakilan saat peringatan HUT Provinsi Maluku yang dipusatkan di Lapangan Merdeka Ambon, Senin (19/8/2019).
Ia berharap para PNS yang baru menerima SK pengangkatan dapat menunjukkan kinerja dan dedikasi bagi pembangunan daerah maupun bangsa dan negara. Para PNS juga diminta untuk menjaga sikap sopan santun dalam menjalin hubungan pekerjaan dengan para senior yang telah memiliki pengalaman, sehingga berdampak bagi peningkatan kinerjanya.
Ia menambahkan, ASN tersebut juga diimbau untuk menjunjung tinggi integritas melalui pelayanan bagi seluruh masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Maluku, Jasmono membenarkan 255 CPNS hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dilaksanakan di Ambon, 10-12 Desember 2018, telah menerima SK pengangkatan dan mulai melaksanakan tugas sejak Senin (19/8/2019).
"Para PNS juga telah mengikuti pelatihan dasar kepemimpinan yang dilakukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Maluku," katanya.
Sementara itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjelaskan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berpotensi lebih dahulu daripada pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K).
BKN telah menerima rumusan fomasi CPNS 2019 dari semua Kementerian dan lembaga yang akan dibuka dalam seleksi tahun ini.
Namun, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan lembaganya belum menerima rumusan semua formasi P3K yang akan dibuka pada 2019.
"Kalau [formasi] CPNS, saya rasa sudah masuk semua, yang belum itu PPPK. Jadi mungkin akan kita dahulukan [pendaftaran seleksi] PNS," ujar Bima di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Senin (19/8/2019).
Editor: Agung DH
