tirto.id - “Setiap tahun kami selalu ingin menyatukan berbagai komunitas pengembang teknologi di F8, dan berbagi bersama tentang masa depan yang sedang kami bangun,” tulis Konstantinos Papamiltiadis, Direktur Pengembangan Platform dan Program Facebook, di blog resmi Facebook. “Tapi, karena Covid-19 tengah merajalela, kami terpaksa membatalkan konferensi F8 di tahun 2020 ini.”
Bermula dari kota Wuhan di Provinsi Hubei, Cina, Covid-19, penyakit pernafasan yang diakibatkan oleh virus corona baru, menghentak umat manusia di seluruh dunia. Selain telah membunuh setidaknya 3.210 orang, Covid-19 juga perlahan merusak dunia teknologi. F8, konferensi tahunan dari Facebook yang mempertemukan komunitas teknologi dunia, batal karena ketakutan massal akan penyebaran corona.
Keputusan Facebook menyusul langkah Google yang membatalkan konferensi Google I/O dan Cloud Next. Menurut pernyataan Google, langkah membatalkan konferensi teknologi tahunan itu dilakukan “sesuai dengan arahan Centers for Disease Control and Prevention (CDC), World Health Organization (WHO) dan otoritas kesehatan lainnya.”
Mobile World Congress (MWC), konferensi tahunan yang umumnya jadi ajang pamer gadget terbaru, batal karena corona. John Hoffman, Pemimpin Eksekutif GSMA, organisasi penyelenggara (MWC), menyebutkan virus corona membuat penyelenggaraan MWC 2020 “mustahil diselenggarakan”.
Tentu, virus corona tak hanya membuat tahun ini hampa konferensi teknologi. Apple, yang di tiap cangkang belakang produk-produknya tertulis “Assembled in China,” menyatakan bahwa pada tahun 2020 pendapatan akan terkikis. Musababnya, sebagaimana disampaikan Apple melalui rilis media, “rantai pasokan (bahan baku produk-produk Apple) akan terganggu karena mitra manufaktur Apple yang berlokasi di luar provinsi Hubei, pusat penyebaran virus corona, terpaksa tutup sementara". Ketika pabrik-pabrik kembali dibuka, "kemungkinan ritme kerjanya akan lebih lambat dibandingkan biasanya”.
Selain alasan itu, pendapatan Apple juga turun karena tutupnya toko-toko resmi dan mitra Apple di Cina dan di negara-negara yang paling parah terdampak Covid-19. Merujuk laporan Reuters, di bulan Desember 2020 lalu, Apple mengapalkan 3,2 juta unit iPhone ke Cina. Angkanya meningkat dibandingkan bulan yang sama setahun sebelumnya, 2,7 juta unit. Selepas corona merebak, capaian gemilang Apple di akhir tahun itu terancam buyar.
Tentu, karena di hampir setiap produk teknologi tersemat embel-embel “Made in China”, serta Korea Selatan, Jepang, dan Calironia, negara bagian di Amerika Serikat termasuk yang terpapar terpapar corona, dunia teknologi terancam goyang tahun ini.
Namun, di pusat sebaran corona sendiri, Cina, teknologi digunakan untuk memerangi Covid-19--secara semena-mena.
Hijau Bebas, Merah Siap-Siap Diciduk
The New York Times melaporkan Pemerintah Cina memantau warganya terkait penyebaran virus corona melalui sub-aplikasi bernama Alipay Health Code. Alipay Health Code merupakan sub-aplikasi dari Alipay, dompet digital buatan Ant Financial, anak usaha raksasa perusahaan e-commerce ciptaan Jack Ma, Alibaba.
Kali pertama diperkenalkan untuk warga Hangzhou, Alipay Health Code digunakan untuk mendeteksi apakah si pengguna mungkin telah terjangkit Covid-19 atau tidak. Sistem pendeteksian bermula dari kewajiban pengguna mengisi data lengkap soal dirinya, lantas aplikasi akan mengumpulkan data secara real-time, misalnya, terkait perjalanan atau interaksi dengan orang-orang yang telah terjangkit Covid-19. Digabungkan dengan data penyebaran dan korban corona milik pemerintah, data-data itu kemudian dianalisis menggunakan big data, sistem komputer yang sanggup memproses dan menganalisis data berukuran jumbo. Hasilnya, Alipay Health Code akan mengeluarkan QR-Code dengan tiga warna berbeda: hijau, kuning, dan merah.
Hijau artinya pengguna dapat bebas bergerak. Kuning artinya pengguna disarankan untuk tinggal di rumah selama tujuh hari. Merah artinya karantina selama dua minggu.
Alipay Health Code adalah aplikasi yang wajib dipasang untuk mengakses tempat-tempat umum, transportasi publik, atau sarana publik lainnya. Akses diperoleh dengan menunjukkan status QR-Code mereka. Jika QR-Code menunjukkan warna kuning atau merah, seketika pengguna akan ditolak menggunakan fasilitas-fasilitas publik.
Di Hangzhou, menurut laporan New York Times, pemerintah telah menyebar spanduk di sepanjang kota yang mengingatkan warganya aturan main dari si aplikasi: “Kode hijau, bebas ke mana-mana. Merah atau kuning, segera lapor.”
Zhou Jiangyong, Sekretaris Partai Komunis Cina di Hangzhou, menyebut bahwa penggunaan Alipay Health Code adalah "praktek sangat penting dalam manajemen perkotaan,” khususnya terkait wabah yang kini tengah menimpa Cina.
Di provinsi Zhejiang, yang beribukota di Hangzhou, Alipay Health Code telah digunakan oleh lebih dari 50 juta pengguna di mana 98,2 persennya melahirkan QR-Code berwarna hijau.
Kini Alipay Health Code telah digunakan di 200 kota di Cina, dan perlahan akan dipakai secara menyeluruh di Cina.
Masalahnya, masih menurut analisis New York Times, aplikasi itu mengandung program bernama “reportInfoAndLocationToPolice,” yang memungkinkan data dari pengguna yang diduga terjangkit corona langsung dikirim pada pihak kepolisian tanpa diketahui si pengguna. Pihak Ant Financial sendiri, melalui penasihat umumnya bernama Leiming Chen, menyebut bahwa melaporkan data langsung ke pihak kepolisian dilakukan karena “kolaborasi antara sektor pemerintah dan swasta merupakan hal lumrah terkait pengendalian epidemi.”
Selain itu, Leon Lei, warga Cina yang diwawancarai Mozur, menyebut bahwa aturan main Alipay Health Code, khususnya terkait perubahan warna QR-Code dari hijau menjadi kuning atau merah, dan sebaliknya, tidak jelas hingga menyebabkan kepanikan para penggunanya.
“Aturan main aplikasi ini tidak dibeberkan ke masyarakat,” kata Lei. “Bagaimana aplikasi menetapkan kode merah atau kuning tidaklah diketahui. Dan tidak ada cara yang jelas untuk membuat kode Anda menjadi hijau.”
Secara umum, Alipay Health Code merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Cina memantau warganya secara digital. Upaya ini bukanlah satu-satunya. Cina sendiri tengah mengembangkan sistem penilaian sosial (social credit) warganya. Nicole Kobie, dalam laporannya untuk Wired Juli tahun silam, menyebut upaya Cina untuk memantau warganya secara digital bermula sejak 2014 dan dilakukan untuk “menjaga kepercayaan”.
Mareike Ohlberg, peneliti pada Mercator Institute for China Studies, mengatakan kepada Wired bahwa sampai hari ini belum ada sistem penilaian sosial tunggal "yang bekerja dengan tingkat koordinasi nasional”. Sistem sosial warga ala Cina masih dikembangkan dan kini implementasinya baru dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta, misalnya, oleh Ant Financial melalui Zhima Credit atau populer disebut Sesame Credit.
Melalui Sesame Credit, warga Cina diberikan nomor identitas. Dan nomor itu bertautan dengan banyak data, seperti barang apa yang dibeli, pola cicilan, rute bepergian, pelanggaran hukum dan lalu-lintas, dan lain-lain. Selain itu, sistem pemantauan juga bertautan dengan sistem pengenalan wajah. Lantas, seluruh data dianalisis menggunakan algoritma khusus, yang cara kerjanya tak diketahui warga Cina.
Umumnya, ketika sistem mulai digunakan, warga diberikan 1.000 poin permulaan. Poin berkurang tatkala tindakan negatif dilakukan, misalnya, melanggar lalu-lintas. Jika warga tidak memenuhi poin minimum, ia kemudian akan dilabeli “tidak memenuhi syarat" sehingga tidak bisa membeli tiket pesawat atau kereta api, properti, atau mengajukan kredit.
Editor: Windu Jusuf
