tirto.id - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mencatat sebanyak 20 sistem peringatan dini yang dipasang di titik potensi longsor tidak berfungsi akibat rusak. Alat itu rusak karena tidak ada pemeliharaan akibat terbatasnya anggarannya.
Kepala Pelaksana BPBD Gunung Kidul, Edy Basuki mengatakan ada 30 unit sistem peringatan dini (EWS) yang dipasang di lokasi-lokasi potensi longsor dan 7 EWS tsunami.
"Dari 30 EWS longsor yang dipasang, sekarang tinggal 10 EWS longsor yang masih berfungi dan aktif. Kemudian dari tujuh EWS tsunami, hanya satu EWS tsunami yang masih aktif," kata Edy di Gunung Kidul, Kamis (8/4/2021), dikutip dari Antara.
Edy mengatakan pengelolaan dan pengawasan alat tersebut sudah diserahkan ke pemerintah desa. Namun, pemerintah desa tidak melakukan perbaikan dan pemeliharaan karena keterbatasan anggaran atau APBDes belum mengalokasikan untuk kebencanaan.
Sementara EWS tsunami masih menjadi kewenangan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Untuk itu, BPBD Gunung Kidul baru melaporkan kerusakan EWS ke pemerintah pusat dan provinsi. Harapannya, ada bantuan dana yang dikucurkan untuk perbaikan.
"Namun sampai saat ini belum ada tindaklanjutnya," katanya.
Sebagai alternatif, BPBD Gunung Kidul memilih meningkatkan kapasitas mitigasi bencana baik di masyarakat ataupun infrastruktur pendukung, khususnya di kawasan pantai.
Selain itu, BPBD memperkuat jaringan internet serta menambah fasilitas pengeras suara untuk peringatan bencana. Hal itu terutama dilakukan di kawasan Pantai Kukup, Baron, dan Krakal.
Menurut Edy, pengeras suara sangat berguna untuk memberikan peringatan dini bagi warga. Sedangkan jaringan internet akan mempermudah warga mendapatkan info terkini mengenai potensi kebencanaan.
"Kami bekerja sama dengan Dinas Pariwisata hingga SAR untuk penguatan tersebut," demikian Edy Basuki.
Penulis: Gilang Ramadhan
Editor: Gilang Ramadhan
